oleh

RDPU Lahan Nongsa Alot, Masyarakat Sebut Ada Mafia Lahan di BP Batam

Penulis : Yustinus Buulolo

Wartainspirasi.com, Batam – Rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (25/9) siang berjalan alot. RDP itu membahas tentang status lahan dan lahan untuk sekolah di Kavling Sambau RT 07 RW 04, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Batam.

“Kasihan masyarakat, PT Capana main datang ke lahan orang tanpa konfirmasi ke warga. Karateristik tanah Nongsa beda dengan titik lahan lain di Batam. Sebelum lahir BP Batam sudah ada warga Nongsa. Dan ini semua biangnya oknum mafia lahan pegawai BP Batam,” kata tokoh masyarakat Rusok dengan suara lantang di rapat.

Dilanjutkan Rusok, lahan yang diklaim PT Capana itu seluas sekitar 5,8 hektare (ha) di sana. Hanya saja, dari 5,8 ha ada sekitar 60 meter tanah Kaveling siap bangun (KSB) yang termasuk,” kata Rusok dalam rapat.

KSB yang 60 meter merupakan lahannya yang kemudian dialokasikan menjadi KSB.

“Nomor Hak Pengalokasian Lahan (HPL) adalah 217. Kami sudah ada surat. Bahkan sertifikat rumah warga di sana sudah ada. Jadi PT Capana jangan main-main, sejak tahun 1989 sudah mengetahui lahan di sana. Jadi anda harus hargai tuan rumah,” tambah Roso.

Kemudian, hal yang sama juga diungkapkan oleh Anis Sitepu. Yang merupakan pemilik Sekolah Tabita. Ceritanya lahan itu sudah dikelola sejak 2004 lalu. Bahkan sudah ada bangunan sekolah di dalam.

“Nah sejak awal 2016, kami digusur oleh PT GCL kami dipaksa secepat mungkin harus meninggalkan lokasi. Kami sudah melakukan kegiatan sejak 2004. Lokasi di depan Polda. Kami mengajukan tanah untuk tempat perpindahan sekolah kepada BP Batam. Tetapi tidak diindahkan. Kami kurang paham permasalahannya. Kami dibola-bola,” ujar Anis.

Kemudian, Pimpinan RDPU Utusan Sarumaha mempersilahkan pihak PT Capana. Perwakilan PT Capana Salim mengatakan, mereka sudah memperoleh izin prinsip dan Pembayaran UWTO di lahan tersebut sejak 2003. “Ya, kalau PL baru tahun 2020 ini kami ajukan,” kata Salim.

Salim mengatakan, lahan sekitar 5,8 ha itu diperuntukkan untuk investasi pembangunan perumahan. “Kami ini investor pak. Kalau ribut begini, investor akan takut ke Batam. Padahal, kenyamanan investasi merupakan arahan pak Jokowi (Presiden RI,red),” ujarnya.

Suasana sidang semakin riuh. Bahkan, suara lantang dari warga juga menggetarkan suasana sidang. Utusan Sarumaha mengatakan, untuk memperoleh keakuratan, akan digelar RDP sekali lagi dan pengecekan ulang.

“Kami sepakat Investasi harus diperhatikan. Dan kami juga sepakat hak warga tidak boleh diabaikan, apa lagi ada sekolah di dalam. Kami jadwalkan peninjauan lokasi sekaligus pengukuran. Biar jelas rekomendasi kami nanti,” kata Utusan.

“Intinya kami mau ada penyelesaian soal sangketa ini. Saya pahami betul bagiamana rasanya merintis sekolah untuk anak bangsa. Sakit rasanya. Dan kami juga sepakat, Investasi harus aman,” timpal Anggota DPRD Kota Batam lainnya, Siti Nuralailah.

Sementara itu, Sekretaris Camat Nongsa Jhon Lee meminta para pihak menahan diri. Ia mengatakan, agar para pihak bisa duduk bersama. Untuk menyelesaikan ini. “Harapan kami tahan diri. Dan sesuai isi rapat tadi, sebelum ada penyelesaian agar perusahaan tak ada kegiatan di dalam,” ujar Jhon.

Rapat dihadiri Perwakilan BP Batam, Badan Pertanahan Kota Batam, dan sejumlah warga dan pihak-pihak terkait. Terakhir, hasil rapat akan digelar pengukuran lahan ulang dan sekaligus pemetaan pengukuran.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed