oleh

Pilkades Serentak Kabupaten Kaur di Tunda, Ini Penyebabnya

Laporan : Marjhon

WARTAINSPIRASI.COM, KAUR — Wacana Pemerintahan Kabupaten Kaur untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang dicanangkan pada 6 Februari 2021 tertunda sesaat , karena adanya perubahan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kemendagri pada Surat Edaran (SE) tertanggal 22 Januari 2021. Dimana regulasi itu dibuat mengedepankan keselamatan nyawa manusia karena saat ini masih dalam suasana pandemi covid-19.

Di mana pelaksanaan pemilihan Kepala Desa harus melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19, saat ini Pilkades tentu banyak masyarakat yang ingin memilih ke TPS, Untuk itu sistem pelaksanaan Pilkades tentu kita terapkan protokol kesehatan, jika mata pilih melebihi 500 orang, maka di buat dua TPS  dan tentunya harus melibatkan Tim Gugus Tugas Covid-19.

” Sementara di setiap desa-desa sudah ada relawan Covid-19. Dan di setiap desa yang mata pilihnya lebih dari 500 mata pilih. Hal ini lah yang memang perlu diperhatikan secara real, jika pelaksanaan ini di paksakan maka kensekuensinya ada. Untuk itulah langkah yang harus di ambil di undur dulu pilkadesnya harus dipersiapkan dulu perdanya dan semua itu butuh waktu untuk mempersiapkannya,” Jelas Kabid PMD Doni Rasfino ST. Pada wawancara Minggu (24/1/2021) dikediamannya.

Ada opini dimasyarakat tentang penundaan Pilkades ini di sebabkan anggaran belum ada, hal tersebut dibantah oleh Kabid Pemberdayaan, (Doni ) dikatakan bahwa pengunduran Pilkades serentak di Kaur tahun ini, intinya adalah Kabupaten kaur dengan aturan yang pilkades serentak di “masa pandemi”. belum memiliki aturannya atau dasar hukumnya belum siap, artinya Pilkades kita ini nantinya Cacat Hukum, bila tetap dilaksanakan segera dan itu berbahaya dalam pelaksanannya. Karena kita belum punya aturan Pilkades dimasa Pandemi ini maka aturannya harus kita persiapkan dulu bersama DPRD.

” Yang akan dibuat ini akan membatasi pergerakan Calon Kades, yang diatur ini akan mengurangi hak azazi seseorang untuk berserikat dan berkumpul maka aturan tersebut harus merupakan hasil dari kesepakatan DPR dan pemerintah yaitu PERDA.

“ Mari besok Senin kita tanyakan dengan DPRD seandainya mereka mampu mengeluarkan PERDA dalam waktu yang singkat maka bisa jadi pengundurannya tidak begitu lama, tapi yang jelas pasti mundur karena hari ini kita belum ada aturannya dan harus dibuat dulu, buat aturan itu perlu waktu,” jelas Kabid.

Dijelaskan lagi terkait tentang anggaran pilkades, Anggaran kita ada , dan cukup sesuai kebutuhannya
dan berikut ini sistem dari aturan yang dimaksudkan.

1. Susunan kepanitiaan Kabupaten harus dirubah dengan melibatkan FORKOPIMDA, Satgas Covid 19 Kabupaten dan lainnya.

2. Susunan panitia di Kecamatan harus dirubah dengan melibatkan Forum Kecamatan dan Satgas Kecamatan

3. Panitia tingkat Desa harus menambah anggotanya bagi Desa yang harus membuat TPS lebih dari 1

4. Panitia di Desa harus melakukan pemisahan DPT maksimal 500

5. Sumber anggaran dari penambahan kerja panitia di Desa ini bersumber dari APBDesa TA 2021.

6. Pemerintah Desa memerlukan waktu dalam menyusun APBDesa karena harus memasukkan anggaran untuk Pilkades di Desa yang lebih dari 1 TPS.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 komentar

News Feed