oleh

Bidang Aset Pemkab Bersama BPN Tertibkan Aset Pemda Kaur

KAUR, WARTAINSPIRASI.COM


Pemerintahan Kabupaten Kaur bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional saat ini akan menertibkan aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kaur yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tetapi arsipnya hilang.

“Untuk itu kita lakukan kerjasama dengan BPN seperti hari ini pihak Bidang Aset dan BPN sedang melaksanakan pengukuran di wilayah Kecamatan Maje. Target kami lebih 100 persil disertifikatkan untuk tanah Aset Pemda Kaur, saat ini masih fokus ke Kecamatan Nasal sampai ke Kecamatan Kinal,” ujar Kabid Aset Boby Suharman. SIP, melalui Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Jasman Suardi, pada Jumat ( 17/4/2021).

Jasman, “juga menjelaskan beberapa permasalahan aset yang dihadapi Pemda Kaur diantaranya secara de facto, tanah itu milik Pemda dan sudah dibeli, hanya saja belum disertifikatkan. Ada pula bangunan milik Pemda tetapi belum juga bersertifikat. Ini akan kita tertibkan dan benahi supaya secara administrasi aset-aset tersebut lengkap,” jelasnya.

Menurutnya, target 100 % dari keseluruhan Aset milik Pemda Kaur kita akan rampungkan dan harus dibenahi. Sebab ada beberapa yang arsipnya hilang atau sudah dibeli tetapi belum bersertifikat. “Dikuatirkan nantinya timbul sengketa ,” ungkapnya.

Lanjutnya , Untuk Kantor BPN mempunyai program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Program tersebut mensertifikatkan keseluruhan tanah di Kabupaten Kaur termasuk milik Pemda Kaur, pihaknya sudah memiliki roadmap untuk menyelesaikan bidang-bidang tanah hingga tahun berikutnya, tapi sebetulnya, tahun ini pun sudah bisa terselesaikan. Hanya saja ada beberapa yang masih tertinggal,” imbuhnya.

Ia memaparkan, untuk proses pensertifikatan tanah pertama kali prosesnya memakan waktu berbulan-bulan prosesnya terdiri dari pengukuran, kalau itu tanah aset milik Pemda ada penelitian atau pemeriksaan tanah, penerbitan SK Baru kemudian terbit sertifikatnya,” paparnya.

Jasman menerangkan, yang menjadi landasan dalam menerbitkan sertifikat adalah dokumen perolehan tanahnya. Dokumen perolehan tanah tersebut harus jelas sebelum diterbitkannya sertifikat. Khusus untuk aset milik Pemerintah Daerah diakuinya memang diberikan kemudahan oleh Pemerintah sepanjang masuk dalam daftar inventarisasi aset. Hal tersebut menjadi dasar menerbitkan sertifikat. “Selama data atau dokumen bukti-bukti perolehan tanah itu lengkap, pihak BPN terbitkan sertifikatnya,” tukasnya.

Saat ini pihaknya aset sedang mengukur di beberapa Desa dan Kecamatan bertujuan memetakan bidang-bidang tanah yang ada disetiap Desa tersebut. “Kita posisikan pada posisinya masing-masing,” katanya.

Dijelaskannya, banyak manfaat yang diperoleh nantinya, Antara lain untuk mengurangi sengketa pertanahan, mendata seluruh aset yang ada di Desa ,untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, dan sebagainya. “Dengan adanya Aset Pemda sudah di sertifikat semua aset-aset tanah yang ada di Desa itu terdata semua dan nantinya akan disimpan di brankas Aset Pemda Kaur,” pungkasnya. (Marjhon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed