oleh

Penunggak Pajak Dana Desa Bakal Berhadapan Dengan Penegak Hukum

KAUR, WARTAINSPIRASI.COM — Regulasi Dana Desa dibuat oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Di tingkat daerah, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatur teknis penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah Dinas Teknis yang melaksanakan peraturan Bupati.Inspektorat Kabupaten (Itkab) sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan pmeriksaan pertanggungjawaban Desa dalam melaksanakan  APBDesa. BPK mulai turun melakukan audit DPMD atas penyaluran Dana Desa dan sampling desa-desa atas penggunaan Dana Desa.

Desa berkewajiban membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Pertama Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk Semester I dan Semester II. Kedua Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun.

Kewajiban perpajakan melekat dengan pertanggungjawaban keseluruhan pelaksanaan APBDesa. LPJ Desa menjadi syarat untuk pencairan tahap selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur teknis Dana Desa.

Sepanjang program Dana Desa di Kabupaten Kaur, masih ada desa yang bandel tentang kewajiban taat pajak dalam pengelolaan dana Desa , dengan demikian maka hari ini Rabu ( 7/4/21) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur telah menandatangani kerjasama penanganan pajak desa tahun 2020 bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Penanda tanganan kerjasama ini digelar di Kantor Kejaksaan Kaur dalam pelaksanaan ini TIM Jaksa Pengacara Negara (JPN) siap melaksanakan tugas dalam upaya pengembalian kerugian negara.

Dengan terbitnya Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Dinas PMD Kaur, Kejari siap turun ke desa dalam rangka penanganan pajak desa tahun 2020 yang belum dibayarkan. Dinas PMD termasuk dalam unsur pelaksana pemerintah daerah, maka dari itu Dinas PMD masuk dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan dan atau Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kaur.

Dalam Penandatanganan kerjasama penanganan pajak desa serta penyerahan SKK dari Dinas PMD Kaur ini dibenarkan Kajari Kaur, Nurhadi Puspandoyo, SH, MH dalam siaran persnya.

“Kejari Kaur sudah menerima SKK dari Dinas PMD Kaur dalam penanganan pajak desa tahun 2020,” ujar Kajari. (Marjhon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed