oleh

Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021 Pemerintah Kabupaten Kaur Imbau Pasang Bendera

KAUR, WARTAINSPIRASI.COM — Pada Tanggal merah Juni 2021 jatuh pada Selasa (1/6/2021) atau yang juga dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Hari Lahir Pancasila dicetuskan 1 Juni bertepatan dengan pidato Presiden pertama Indonesia, Sukarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

Sukarno memperkenalkan 5 sila, yang terdiri dari Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan Peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pidato pertama Sukarno saat memperkenalkan 5 sila inilah yang menjadi Hari Lahir Pancasila.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2016, Pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila sekaligus sebagai Hari Libur Nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Dengan dasar di atas maka pemerintahan kabupaten kaur Melalui surat edaran nomor 800/312/KESBANGPOL/KK/21. yang ditanda tangani oleh Wakil Bupati Kaur Herlian Muchrin ST. Dengan mengacu kepada surat Mendagri 019.1/3201/tggl 28 2021.prihal peringatan hari Pancasila dengan di sampaikan kepada seluruh masyarakat agar megiformasikan seluruh masyarakat bahwa pada 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.

Kedua, mengibarkan bendera merah putih di gedung/Kantor di Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan non Kementerian, Lembaga Pemerintahan Daerah, Kantor DPRD ,Gedung Halaman, Gedung atau Kantor Swasta atau jabatan lain ,Lingkungan TNI ,Kepolisian atau rumah masyarakat agar mengibarkan bendera merah putih 1 Juni 2021 mulai pukul 06.00 Wib sampai dengan 18:00 Wib,” SE Pemda Kaur.

Diketahui bahwa sejarah Hari Lahir Pancasila 1 Juni sejarah Hari Lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut.

Jepang setidaknya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia sambil menunggu situasi membaik. Pada 1 Maret 1945, Kumakichi Harada selaku Jenderal Dai Nippon yang membawahi Jawa, mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Dokuritsu Junbi Cosakai.

Secara garis besar, BPUPKI dibentuk untuk “menyelidiki hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia,” demikian seperti yang termaktub dalam Maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf) Nomor 23.

BPUPKI dalam periode kinerjanya, yang hanya beberapa bulan, telah menggelar 2 kali sidang resmi: 29 Mei sampai 1 Juni, dan 10-17 Juli 1945.

Ada satu sidang lagi yang dilakukan kendati tidak resmi dan hanya diikuti beberapa anggota pada masa reses, antara 2 Juni hingga 9 Juli 1945. Pada sidang pertamanya tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila), para anggota membahas mengenai tema dasar negara.

Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari, kemudian pada hari terakhir, tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia, yang dinamai “Pancasila”.

Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Hingga sidang usai, belum ada kesepakatan yang dicapai. Ada beda pendapat yang cukup tajam antara kubu nasionalis dan kubu agamis, salah satunya tentang bentuk negara, antara negara kebangsaan atau negara Islam, meskipun hal ini bukanlah persoalan yang baru (Bernhard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, 1987:232).

Maka dibentuklah Panitia Sembilan untuk menemukan jalan tengah dalam perumusan dasar negara. Panitia ini terdiri dari Sukarno, Mohammad Hatta, Achmad Soebardjo, M. Yamin, Wahid Hasjim, Abdoel Kahar Moezakir, Abikusno Tjokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis.

Setelah melalui berbagai perdebatan sengit dalam perundingan alot pada sidang Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara RI yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang terdiri dari: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” dikutip dari Tirto,id. (Marjhon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed