oleh

Paripurna DPRD Kaur, Rekomendasi dan Catatan Strategis LKPJ 2020

KAUR, WARTAINSPIRASI.COM – Pada hari ini Selasa (18/5/21) dari pukul 09:00 Wib DPRD Kaur mengadakan paripurna penyampaian rekomendasi dan catatan khusus strategis terhadap Laporan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2020, Ketua DPRD Kaur Diana Tulaini sekaligus memimpin acara sidang Paripurna di Aula DPRD, dihadiri Wakil Bupati Kaur Yulis Suti Sutri, S.Km, Sekda Kaur Nandar Munadi, S.Sos, Wakil Ketua I Juradi, Wakil Ketua II Alpen Syah dan seluruh anggota DPRD Kaur.

Sedangkan Dari Forkopimda pihak Kapolres Kaur diwakili oleh Waka Polres Kaur Kompol Hanny Junianto, SH, MH, M,TPd, Kejari Kaur diwaikili oleh Kabag TU Junaidi, Pabung 0408 Kaur Kapten Inf. Hendri Marpaung, Para Asisten & Staf Ahli Pemda Kaur, Kepala OPD Kaur dan para Camat.
Pada Agenda kegiatan rapat paripurna hari ini yakni penyampaian rekomendasi dan catatan-catatan strategis DPRD Kabupaten Kaur terhadap LKPJ Bupati Kaur.

Berdasarkan hasil telaah terhadap Sistematika LKPJ Tahun 2020 ini, dapat dinyatakan bahwa LKPJ ini sudah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Ketua DPRD Kaur Diana Latulani dalam penyampainya, sebagai pilar utama demokrasi di daerah, DPRD mempunyai kewajiban melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Daerah agar dalam kebijakannya tidak menciderai hakekat demokrasi. Kewajibaan DPRD yaitu meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adanya faktor pendorong laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur, yang mempengaruhi Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), yaitu dari migrasi penduduk dari luar Kabupaten Kaur yang lebih dikhususkan pada posisi wilayah perkebunan dan juga dipengaruhi oleh pengembangan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten agar mencari daya pendorong lainnya untuk meningkatkan Laju pertumbuhan penduduk,” ujarnya.

Adapun hasil penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah disebutkan
1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Penanaman Modal
4. Urusan Pertanian serta
5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Dari upaya untuk meningkatkan target pendapatan pada tahun berikutnya ini, akan dimungkinkan dapat dilakukan apabila Pemerintah Kabupaten memiliki data yang secara jelas berkaitan dengan uraian pencapaian PAD. Sehingga dari uraian tersebut akan diketahui jenis PAD yang telah memenuhi pencapaian dan mana jenis PAD yang belum memenuhi pencapaian pada setiap sektor yang ada bagi rincian jenis Pajak Daerah, Jenis Retribusi Daerah dan rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. (Marjhon)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed