oleh

Sepakat, Forkominda Muara Enim Hentikan Sementara Aktifitas PETI

MUARA ENIM, WARTAINSPIRASI.COM — Pj.Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU), tetap tidak menyetujui Pertambangan Tanpa Izin (PETI) beroperasi. Pasalnya selain akan merusak lingkungan dan berbahaya, juga akan berdampak hukum bagi masyarakat.

“Saya ingin mencarikan solusi yang terbaik. Prinsip kita Selamatkan Jiwa Manusia dan Legalkan Tambangnya. Dan supaya tidak ada dusta, kita sama-sama mengurusnya ke Pusat dan pihak terkait,” tegas HNU dalam Audiensi Bersama Asosiasi Masyarakat Batubara Kabupaten Muara Enim diruang rapat Pangrifta Nusantara Bappeda Muara Enim, Selasa (15/6/2021).

Dari pantauan di lapangan, rombongan perwakilan masyarakat batubara yang tergabung dalam Asosiasi Masyarakat Batubara (Asmara), Asosiasi Tambang Rakyat Daerah Sumsel (Astrada Sumsel) dan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) berjumlah delapan orang mendatangi Kantor Pemkab Muara Enim dengan pengawalan dan pengamanan ketat dan berlapis dengan pagar berduri oleh Mapolres Muara Enim serta penjagaan oleh TNI, Polri dan Sat Pol PP.

Kedatangan rombongan perwakilan asosiasi tambang rakyat diterima langsung oleh Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar, didampingi Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar, Dandim 0404/Muara Enim Letkol Inf Erwin Iswari, dan pejabat Forkopimda lainnya. Sedangkan dari masyarakat diwakili Ketua Juniardi alias Key Jhon dari Asosiasi Masyarakat Batubara (Asmara), Ketua Herman Effendi SE dari Asosiasi Tambang Rakyat Daerah Sumsel (Astrada Sumsel) dan dari Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) dan Direktur Utama Perusahaan Daerah (Perusda/ PD) Sarana Pembangunan Muara Enim (SPME), Novriansah Regan. Sebelum audensi, rombongan asosiasi dilakukan rapid test, dari delapan orang satu dinyatakan positif dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan swab.

Menurut Ketua Asosiasi Masyarakat Batu Bara (Asmara) Herman, bahwa inti dari audensi ini, pihaknya minta dicarikan solusi bagaimana tambang liar bisa dijadikan legal sehingga masyarakat bisa berusaha dengan tenang untuk mencukupi perekonomian keluarga karena jika tidak ada solusi tentu akan berdampak sosial dan ekonomi jika tambang rakyat dihentikan.

Masih dikatakan Herman, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Muara Enim sebelumnya berjumlah 58 IUP. Kemudian oleh pemerintah pusat direvisi menjadi 27 IUP. Namun saat ini, yang telah beroperasi hanya lima IUP yakni empat dari swasta (MME, GBU, BAS SBP) dan satu BUMN yakni PTBA. Dan masalahnya, tambang rakyat ini, berada didalam IUP mereka, tetapi lahannya masih milik rakyat belum dibebaskan.

“Kami minta carikan solusi, baik dengan Kementrian maupun dengan pemilik IUP, biar permasalahan tidak berlarut-larut dan tuntas,” bebernya Herman Audensi tersebut.

Kapolres Muara Enim AKBP Danny Sianipar dan Dandim 0404/Muara Enim Letkol Erwin Iswari, kegiatan Pertambangan Liar (PETI) tersebut tentu akan berdampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkoordinir dengan baik dan tidak sesuai aturan sehingga banyak pekerja yang meninggal di lokasi pertambangan.

Selain itu, kegiatan ini, menyalahi aturan dan ada sanksi pidananya yakni ancaman hukuman lima tahun dan denda Rp 100 Milyar. Didalam aturan tidak ada pembenaran dan semuanya melanggar hukum, dan diminta masyarakat untuk memahami aturannya.

“Kami (Bupati dan Forkopimda,red) tidak bisa tutup mata dan telinga sebab itu sama saja pembiaran. Jadi keputusannya kegiatan penambangan harus dihentikan sampai ada aturan lebih lanjut,” tegas Kapolres.

Senada di sampaikan Dandim 0404 Muaraenim Letkol Inf Erwin Iswari, bahwa masalah PETI sudah lama dan berlarut-larut serta harus diselesaikan secepatnya. Untuk itu, kita harus bersama-sama mendorong penyelesaian tersebut bukan sebaliknya saling menjatuhkan.

” Dan yang pasti, dari data dan investigasi dilapangan, kenyatannya kegiatan tambang liar tersebut tidak lagi menggunakan cara tradisional namun sudah menggunkan alat berat dan tentu akan berdampak lingkungan alam dan sosial. Selain itu juga, mulai mengganggu aktivitas pembangunan SUTET PLTU Sumsel 8,” Ungkapnya Dandim.

Dari data empat tahun terakhir, lanjut Dandim, setidaknya akibat dari aktivitas tambang liar tersebut juga telah menyebabkan belasan korban jiwa. Kita ambil contoh, tahun 2017 satu tewas akibat tanah longsor, tahun 2018 dua orang tewas juga terkena longsor. Kemudian pada tahun 2020, ada 11 pekerja yang tewas juga akibat longsor sehingga total yang meninggal sudah 14 orang.

” Jadi kedepan, tidak ada lagi korban jiwa akibat penambangan liar ini ,” tegasnya.

Sementara itu Pj Bupati Muara Enim H Nasrun Umar, bahwa pihaknya tahu dan menyadari jika tambang liar tersebut menyangkut hidup orang banyak. Namun perlu diketahui kegiatan tersebut jika tidak dihentikan akan berdampak hukum, merusak lingkungan dan bisa menelan korban jiwa karena penambangannya tidak sesuai kaedah-kaedah penambangan pada umumnya yang telah diatur oleh pemerintah.

“Keinginan asosiasi untuk percepatan aturan regulasi tentu tidak semudah membalikan telapak tangan sebab kewenangan tidak lagi didaerah tetapi sudah dipusat untuk masalah tambang. Jadi kita sama-sama mengurusnya ke pusat, biar transparan,” ajak HNU.

Kedepan, lanjut HNU sembari menunggu solusinya, seluruh kegiatan tambang liar harus dibentikan karena bisa merusak lingkungan, sosial, menelan korban jiwa dan akan berdampak dengan hukum. Selain itu, akan meminta pemerintah pusat mencabut semua IUP yang tidak beroperasi sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat dengan aturan yang berlaku.

“Dari hasil audensi ini, kita sama-sama ke Kementrian dan mempertemukan dengan lima pemegang IUP. Kita cari solusi selamatkan jiwa manusia dan legalkan tambangnya,” (RI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed