oleh

Silpa APBD Muara Enim TA 2020 Sebesar Rp 265 Miliar, Layak kah Dapat WTP 8 Kali

MUARA ENIM, WARTAINSPIRASI.COM — Pada penjelasan Bupati Muara Enim Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, tak sebanding dengan penghargaan yang di raih Pemkab Muara Enim yang telah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 8 kali berturut-turut dari BPK RI.

Buktinya, realisasi dan penggunaan APBD 2020 masih ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 265.057.479.765,99 miliar.

Hal tersebut terungkap pada saat penjelasan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim H Nasrun Umar (HNU) dalam Rapat Paripurna DPRD ke IV dalam rangka Penjelasan Bupati Muara Enim Tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, di gedung DPRD Muara Enim pada Kamis kemarin (1/6/2021).

Dalam penjelasannya, HNU mengatakan bahwa rancangan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dilampiri dengan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 yang telah diperiksa oleh BPK-RI.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 27.A/LHP/XVIII.PLG/05/2021 tanggal 5 Mei 2021, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP ini, merupakan opini dengan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan.

“Kami menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota dewan dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sehingga kita telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-8 kalinya secara berturut-turut sejak Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013,” katanya.

Selanjutnya, kata HNU, rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020 meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 2.459.721.205.947,50 atau sebesar 100,02 persen dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Anggaran sebesar Rp 235.429.255.631,50 terealisasi sebesar Rp 248.525.026.749,97 atau sebesar 105,56 persen.

Pendapatan transfer anggaran sebesar Rp 1.815.252.264.094,00 terealisasi sebesar Rp 1.803.914.972.809,08 atau atau sebesar 99,38 persen. Lain-lain pendapatan daerah yang sah anggaran sebesar Rp 409.039.686.222,00 terealisasisebesar Rp 407.736.938.330,82 atau sebesar 99,68 persen. Kemudian belanja pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 2.344.727.151.682,41 terealisasi sebesar Rp 2.080.524.194.673,79 atau sebesar 88,73 persen yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1.654.293.110.177,42 terealisasi sebesar Rp 1.501.901.657.051,01 atau sebesar 90,79 persen dan belanja pegawai sebesar Rp 830.612.229.546,30 terealisasi sebesar Rp 754.378.441.033,00 atau sebesar 90,82 persen.serta Belanja barang dan jasa sebesar Rp 776.535.474.404,10 terealisasi sebesar Rp 710.281.604.645,04 atau sebesar 91,47 persen. Lalu,
Belanja bunga anggaran sebesar Rp 7.534.359.327,02 terealisasi sebesar Rp 6.158.881.982,97 atau sebesar 81,74 persen. Belanja subsidi sebesar Rp 4.901.820.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.073.440.000,00 atau sebesar 62,70 persen. Belanja hibah sebesar terealisasi sebesar Rp 25.676.489.390,00 atau sebesar 79,58 persen. Belanja bantuan sosial semula sebesar Rp 2.445.600.000,00 terealisasi sebesar Rp 2.332.800.000,00 atau sebesar 95,39 persen.

Kemudian, lanjut HNU untuk Belanja modal pada tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp 601.093.739.367,50 terealisasi sebesar Rp 541.986.171.269,60 atau sebesar 90,17 persen. Kemudian belanja tak terduga sebesar Rp 89.340.302.137,49 terealisasi sebesar Rp 36.636.366.353,18 atau sebesar 41,01 persen. Untuk transfer, tahun anggaran 2020 semula dianggarkan sebesar Rp 431.754.297.580,00 terealisasi sebesar Rp 431.357.478.580,00 atau sebesar 99,91 persen dengan rincian transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp 6.981.574.000,00 terealisasi sebesar Rp 6.981.574.000,00 atau sebesar 100 persen. Transfer bantuan keuangan sebesar Rp 424.772.723.580,00 terealisasi sebesar Rp 424.375.904.580,00 atau sebesar 99,91 persen.

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 327.465.060.183,95 terealisasi sebesar Rp 327.460.012.178,95 atau sebesar 99,99 persen dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10.704.816.869,04 terealisasi sebesar Rp 10.697.797.049,04 atau sebesar 99,93 persen. Pembiayaan netto sebesar Rp 316.760.243.314,91 terealisasi sebesar Rp 316.762.215.129,91 atau sebesar 99,99 persen. Pada tahun anggaran 2020 lalu, terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp 265.057.479.765,99.

“Kami mengharapkan rancangan peraturan daerah Kabupaten Muara Enim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kiranya dapat dibahas untuk mendapatkan persetujuan bersama,” tutupnya. (RI)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed