oleh

Yayasan Tipari Pengelola Universitas Wersar Sorser Diduga Tak Kantongi Ijin

WARTAINSPIRASI.COM – Ketua Intelektual Distrik Teminabuan Bapak Mesak Kokorule akan mengikuti proses laporan masyarakat terkait yayasan tipari yang telah menggunakan Anggaran Negara yang selama ini gunakan untuk Univesitas Wersar. saat di temui awak media, beliau menyampaikan bahwa Universitas Wersar ini, bernaung di bawah yayasan Tipari. Universitas Wersar berada di Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan laporan dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara. Dalam perjalanan proses hukum dugaan korupsi ini, sesuai data yang di miliki, antara lain surat dari lembaga layanan pendidikan tinggi di biak (Kopertis) sekaran disebut Lembaga Layanan DIKTI Wilayah 14 Biak. Surat yang diterima masyarakat dari L2DIKTI pada tanggal 14 april 2021 (bukti surat terlampir).

Nomor :396/LL14/KI – thn 2021 tindak lantut universitas wersar di jelaskan bahwa” belum memiliki ijin operasional dari kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.sesuai peraturan Mentri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia’nomor 7 tahun 2020,tentan pendirian,perubahan dan pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian,perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta bahwa Universitas Wersar belum memiliki ijin operasional.

patut di pertanyakan kenapa pemerintah memberikan anggaran kepada yayasan titpari untuk megelola universitas wersar tanpa adanya surat resmi dari kementrian. Apakah karena yayasan  ini milik Bupati sorong selatan? Kenapa pemda sorong selatan sengaja memberikan dana milyaran rupiah kepada yayasan tipari.

Ketua intelektual distrik teminabuan Mesak Kokurule, prihatin di temukannya bebepa fakta dan data yang sudah merupakan laporan dari masyarakat. Saat di tanyakan oleh awak media” tanpa mengantongi ijin dari kementrian pendidikan dan kebudayaan

Kenapa ada aktivitas perkuliahan di universitas ini ?  rekomendasi yang di terima yayasan tipari itu adalah surat dari kementrian kepada yayasan tipari untuk melengkapi kekurangan dari persyaratan yayasan tipari.

Dengan tutur yang sederhana, Ketua Intelektual Teminabuan menyampaikan, “ kalau belum ada Ijin operasional ,tidak boleh ada perkuliahan atau aktivitas belajar mengajar di lingkungan Universitas tersebut, karena itu merupakan pelanggaran,” tungkasnya.

“Namun kenyataannya ada proses perkuliahan dan penerimaan pegawai di lingkungan tersebut,serta melakukan perkulihan yang tidak selesai, hingga harus melakukan kerja sama dengan beberapa pihak untuk menyelesaikan lulusan dari universitas wersar. Yaitu universitas nahdatul ulama Cirebon dan universitas wilalodra di daerah indramayu. Dalam proses perkuliahan di dua universitas wersar tidak  ada program studi dengan bimbingan konseling dengan program studi (prodi) kuliah  8 bulan bagimana hasil kwalitas SDM kita seperti ini,” ungkapnya.

Apabila universitas wersar menyatakan mempunyai ijin operasional artinya ijin ini dapat di pastikan palsu. Sesuai surat dari lembaga layanan pendidikan tinggi di biak ( kopertis) ,sekarang di sebut lembaga layanan DIKTI” Wilayah 14 Biak, universitas wersar di jelaskan bahwa” belum memiliki ijin operasional dari kementrian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Dalam dialog kami dengan ketua intelektual ini juga ,menyampaikan beberapa nilai anggaran Negara yang sudah di terima oleh yayasan tipari  dana hibah dari APBD Tahun 2017

Ke yayasan Tipari Sebesar Rp.4,5 milyar tahun 2018 Rp.2 milyar tahun 2019 sebesar 1,3 milyar.ternyata Universitas Wersar ini tidak memiliki  ijin operasional dar kementrian pendidikan dan kebudayaan republic Indonesia. Bupati sorong selatan selaku pemilik yayasan Tipari Dan Universitas Wersar Teminabuan sengaja memakai kekuasaan dan kewenangan yang ada untuk memberikan dana hibah tersebut.

Laporan masyarakat ke Kejaksaan Sorong namun kasus ini kenapa harus ke polres sorong selatan. selaku ketua intelektuan distrik teminabuan, ada yang tidak jelas di disini.terbukti sudah ada kerugian Negara dari pembangunan rektorat UNSAR yang Mangkrak  sejak tahun 2017 sampai saat ini, di hentikan pemeriksaannya oleh polres sorong selatan.

Polres sorong selatan harus berpatokan pada UU tipikor tahun 1999 No 3 pasal 4 “walaupun kerugian Negara sudah di kembalikan tapi proses hukum pidana tetap berjalan.apakah karena ini yayasan tipari  dan Universitas milik Bupati. Selaku ketua intelektual  teminabuan meminta agar masyarakat yang melaporkan masalah ini dan mencabut masalah dari Polres Sorong Selatan segera di kembalikan kekejaksaan sorong, sesuai laporan dan di tindak lanjut.

Penyampaian Pemda kepada Polres Sorong Selatan terkait dokumen pertanggung dana hibah ke yayasan Tipari dinyatakan hilang. Dokumen pengembalian dana hibah tahun 2017 sebesar Rp 2 milyar dari yayasan tipari ke pemda sorong selatan Adalah Fiktif. Penegakan Hukum di sorong selatan oleh kapolres sorong selatan terkesan tajam ke bawah tumpul keatas.

Harapan ketua intelektual agar kapolri  segera mengambil tindakan tegas untuk penyelesaian kasus ini. Dengan tegas ketua intelektual teminabuan ini,menyampaikan agar kasus ini segera di gelar kembali sesuai aturan yang berlaku ,serta diharapakan bagi seluruh elemen dan lembaga penyidik harus turut bekerja demi untuk menyelematkan uang Negara yang selama ini di gunakan tanpa ada kejelasan. (IWAN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed