oleh

PAUD dan PKBM di Kaur Kurang Memenuhi Syarat Akan Dinonaktifkan

KAUR, http://wartainspirasi.com

Dimasa covid-19 yang masih melanda Indonesia tak membuat Pemerintah pusat menghentikan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Kaur menggelontorkan dana Miliaran Rupiah untuk membiayai operasional lembaga-lembaga tersebut .

Disampikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kaur Endi Yurizal melalui Kabid PAUD Marten Yusup M. Si bahwa tahun ini sekitar 195 PAUD termasuk TK yang menerima BOP PAUD. Total alokasi dananya milyaran rupiah .

Ia menyebutkan BOP bertujuan mendukung pelaksanaan operasional dan keperluan proses belajar mengajar di PAUD, seperti halnya dana BOS bagi lembaga pendidikan formal. Namun, tidak seluruh PAUD mendapat dana BOP.

“Ada lembaga PAUD sebanyak 42 yang telah di nonaktifkan karena tidak terdata di pusat Dan karena lembaga tersebut tidak mengisi dapodik yang sesuai dengan ketentuannya ,” katanya.

Setiap lembaga PAUD, menerima besaran BOP yang berbeda-beda, sesuai dengan jumlah peserta didik. Perhitungannya, alokasi BOP dihitung dengan jumlah siswa dikali Rp 650 ribu per tahun.

” Dana BOP PAUD ini bisa digunakan untuk membeli alat bermain, alat tulis, buku-buku, dan APD di masa pandemi covid-19 dan honorer tenaga pengajar,” jelasnya.

Selain PAUD, ada pula BOP kesetaraan yang diperuntukkan bagi lembaga PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Ia mengungkapkan besaran dana BOP Kesetaraan yang dikucurkan untuk Kabupaten kaur mencapai ratusan juta rupiah untuk 2021.

” BOP kesetaraan untuk mendukung aktivitas warga belajar melalui program paket A, Paket B dan paket C. Ada tiga PKBM plus satu SKB yang menerima BOP ini,” paparnya.

Dimana perhitungan besaran alokasi BOP kesetaraan untuk tiap PKBM dihitung  per warga belajar paket A sebesar Rp1,3 juta, paket B Rp1,5 juta, dan paket C sebesar Rp1,8 juta.

Terakhir ia sampaikan , untuk dana yang sudah 100 persen di tranfer ke daerah sudah berada di kas daerah dan sisa anggaran tersebut akan di silpakan.

Tahun depan mengingat beberapa PAUD dan PKBM tetap dalam kajian dan penelitian Dinas , bisa kemungkinan akan bertambah baik PAUD maupun PKBM akan di nonaktifkan bila mana tidak memenuhi syarat ,” tutupnya .
Laporan: Marjhon

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed