oleh

PTUN Manado Diduga Rekayasa Putusan Gugatan Sejumlah Prades Minahasa Selatan

Minahasa Selatan, http://wartainspirasi.com

Gugatan Perangkat Desa (Prades) sejumlah desa yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan terkait pemberhentian secara improsedural, diduga putusan yang dikeluarkan PTUN Manado direkayasa karena sebelumnya PTUN Manado telah menerima gugatan dari salah satu desa di Minahasa Selatan sehingga perangkat desa yang diberhentikan tersebut mendapatkan kembali tugas mereka sebagai perangkat desa.

Setelah salah satu desa di kabupaten Minahasa Selatan dinyatakan gugatan mereka di terima/dimenangkan dalam proses PTUN maka, menyusul sejumlah desa yang menggugat pemberhentian Prades dan pada akhirnya hakim PTUN menolak /kalah.

Hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi publik dan sejumlah perangkat desa, pasalnya Kasus/gugatan mereka sama dengan salah satu desa yang gugatannya diterima/menang terkait pemberhentian yang secara administrasi menyalahi aturan, akan tapi gugatan beberapa desa ditolak alias kalah.

Dugaan rekayasa putusan sangat jelas terlihat pada putusan yang awalnya dengan kajian hukum yang berdasarkan UU dan aturan, kemuadian dikalahkan dengan mengambil salah satu tafsir dari buku yang di tulis oleh Dr. E. Utreckh Sarjana Hukum yang menyatakan dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia cetakan kelima PT.penerbit dan balai buku Ichtiar Jakarta 1962 pada halaman 95.

Tafsiran tersebut sangat jelas mengalahkan Undang-undang dan turunan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan dasar undang-undang yang berlaku.

Dugaan rekayasa putusan juga terlihat dalam penulisan kalimat yang diduga hanya di kopi paste dari salah satu kasus di pulau Jawa yang menjerat salah satu ASN dengan kasus yang berbeda.

Salah satu sumber yang tidak mau namanya dipublikasikan kepada wartawan media ini Kamis 9/12 mengatakan bahwa ada dugaan PTUN Manado sudah masuk angin (terima suap read) sehingga mempengaruhi putusan gugatan perangkat desa .

Kepada wartawan media ini Sabtu 11/12 salah satu perangkat desa popareng mengatakan bahwa putusan PTUN Manado sangat ganjal karena kami menggugat masalah administrasi pemberhentian tapi kenapa yang di sudangkan bukti-bukti foto yang mengatakan kami terlibat dalam politik praktis. Itukan sangat jauh dari substansi gugatan kami ucap ibu Lian Kaligis.

Lain halnya yang dikatakan Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. saat dikonfirmasi Kamis (9/12/21) di Kantor Kompleks Pengadilan Terpadu, Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kecamatan Mapanget – Kota Manado.

Melalui Ida Faridha S.H bagian humas yang juga sebagai Hakim, mengatakan bahwa sidang sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan alat bukti serta pernyataan saksi, Ida juga menekankan bahwa putusan yang keluar tidak ada tekanan dan tidak ada intervensi baik dari dalam maupun dari luar PTUN Manado.

Laporan: Onal Mamoto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed