oleh

Oknum Ketua LSM Bakornas Sulut di Duga Serobot Lahan Milik Warga

Wartainspirasi.com, Sulut | Hal tidak terpuji dilakukan Oknum Ketua LSM Bakornas Sulawesi Utara (Sulut) Noldy Poluakan pada beberapa minggu yang lalu di kecamatan tenga kabupaten minahasa selatan dengan melakukan pemasangan baliho berukuran 1×1 meter yang bertuliskan “tanah ini milik negara dalam penguasaan masyarakat pendampingan LSM Badan Anti Korupsi Nasional (Bakornas) Sulut.

Hal tersebut layaknya seorang pengacara dalam penanganan sengketa lahan dalam hal ini kasus perdata dan jelas terlihat bahwa Kegiatan Nopol tersebut menyalahi aturan debut Bapak Chaly.

Ketua LSM Bakornas Sulut Noldy Poluakan tidak memiliki dasar hukum terkait kepemilikan lahan yang terletak di perkebunan Sidate wilayah Kepolisian Pakuweru Utara Kecamatan Tenga, sehingga apa yang oknum Ketua LSM lakukan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menyeroboti lahan milik orang dengan bukti kepemilikan tertera pada sertifikat hak milik Nomor 3 Tahun 2010 aras nama Johan Berlin Laoh yang dikeluarkan olen Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dengan modus bahwa lahan tersebut milik negara Nopol memprovokasi sejumlah warga untuk memasang baliho bak seorang lawyer/pengacara.

Chaly Tumbuan kepada wartawan media Ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Bakornas Sulut ADAKAH tindakan melawan hukum dimana hak warga dirampasnya dengan dalil milik negara kendati tidak memiliki dokumen yang menjelaskan bahwa itu milik negara.

“Kalu itu milik negara kenapa BPN mengeluarkan sertifikat hak milik atas nama Johan Berlin Laoh bernomor 3 tahun 2010″

Adapun Noldy Poluakan yang mencatut nama Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowidodo dan Negara sebagaimana yang ia posting pada akan Facebooknya tidak memiliki dokumen serta legalitas pada pendampingan tersebut karena jelas lahan tersebut tidak bersengketa dan mempunyai SHM oleh warga, Noldy Poluakan bukan pengacara atau ahli hukum pidana yang serta merta menyerobot lahan warga,” ucap Chaly. Minggu (8/5/2022).

Disisi lain Noldy Poluakan saat di konfirmasi terkait dokumen dan legalitasnya tidak dapat menunjukan bukti bahwa ia MEMILIKI dokumen yang mengatakan milik negara dan tidak ada surat kuasa oleh negara dalam hal ini pendampingan.

“Silahkan proses hukum atau laporkan kemana sama kalau sata melanggar hukum,” ucap NoPol. //Onal Mamoto

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed