Harda Belly: Aksi Demonstrasi GRPK-RI Tidak Mewakil Aspirasi Masyarakat

Berita, Daerah, Jakarta211 Dilihat

Wartainspirasi.com, Jakarta — Koordinator aktivis Sumsel-Jakarta, Harda Belly, menilai aksi demonstrasi sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia depan Kemendagri (7/3/2024) dengan beberapa tuntutan terkait kinerja Pj Bupati Lahat tidak mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Lahat.

Menurutnya, Kemendagri mempunyai mekanisme sendiri untuk mengevaluasi kinerja Penjabat (Pj) kepada daerah.

“Pj kepala daerah itu dievaluasi tiap tiga bulan oleh Kemendagri dan ada mekanismenya sendiri,” kata Harda dalam keterangannya, Sabtu (9/3/2024).

“Ini sekelompok orang demo Mendagri minta copot Pj Bupati Lahat, sebenarnya tidak menjadi masalah yang penting harus diketahui bahwa mereka tidak mewakili masyarakat Lahat secara keseluruhan,” imbuhnya.

Harda menuturkan, mengkritisi kebijakan pemerintahan itu hal wajar dan perlu sebagai bentuk pengawalan pembangunan namun harus objektif dan solutif.

“Mengkritisi itu boleh bahkan suatu keharusan agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam sebuah kebijakan dan kalau bisa, tidak bisa juga tidak jadi masalah, harus ada solusinya juga,” terangnya.

Namun, kata Harda, aksi tersebut terindikasi ditunggangi elit politik tertentu sehingga tuntutan yang disampaikan tidak ada subtansinya sama sekali.

“Jangan sampai dalam penyaluran pendapat di muka umum itu terciderai hanya karena kepentingan elit politik tertentu apalagi sampai menimbulkan opini liar yang berakibat pada pendegrasian integritas seseorang pemimpin yang punya komitmen untuk memajukan Kabupaten Lahat,” tuturnya.

“Terkadang, kita mau berbuat baik pasti ada orang-orang jahat yang tidak suka, terlebih saya ini asli Lahat dan tau betul massa yang di depan Kemendagri itu adalah orang-orang luar bukan orang asli Lahat sehingga bisa dipastikan tidak tahu dan tidak paham dengan yang dituntutkan,” beber dia.

Lebih lanjut, Harda yakin Kemendagri tidak mudah untuk mencopot Pj kepala daerah kecuali tersandung kasus korupsi atau terlibat dalam politik praktis.

“Kalau tersangkut kasus korupsi dan tidak netral dalam politik pasti Kemendagri akan ditindak tegas,” ungkapnya.

Terakhir, Harda berharap kinerja Pj Bupati Lahat tidak terganggu dengan adanya riak-riak kecil yang sebenarnya tidak ada urgensinya untuk ditanggapi.

“Pj Bupati harus terus bekerja dengan baik demi kemajuan Lahat, anggap saja aksi demonstrasi sebagai obat dan pemecut semangat agar lebih paten lagi dalam memajukan kabupaten Lahat,” tutup Harda Belly. (SYAH).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *