Polda Sumsel Melaksanakan Sosialisasi  Pelatihan Admin LHKPN dan LHKAN

Wartainpirasi.com, Palembang –Bertempat di Ball Room Hotel Ibis Jalan Letkol Iskandar Palembang, Polda Sumsel telah melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Admin LHKPN dan LHKAN.

Acara sosialisasi dan pelatihan Admin tersebut, di pusatkan di Hotel Ibis, Rabu (31/01 2024).

Dalam kegiatan ini, di ikuti para Kasubbag Renmin satker Polda Sumsel serta Operator, Admin Pelaporan LHKPN, LHKAN satker dan Satwil Jajaran Polda Sumsel.

Dalam laporannya, Ketua Panitia sosialisasi dan pelatihan admin unit kerja LHKPN dan LHKN tahun pelaporan 2023 Kompol Idram Suhairi S.H. menyampaikan, Polda Sumatera Selatan tahun 2017 awal di launching terhadap laporan LHKPN hanya mencapai 0,08% Alhamdulillah pada tahun-tahun berikutnya dengan kerja keras para admin dan kawalan pengawasan yang dilakukan oleh para Kasiwas 2022 kita mendapatkan penilaian mencapai 100%.

“Dan, tahun 2021 Polda Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai pelaporan terbaik dalam artian kecepatan dalam kepatuhan melakukan pelaporan,” ucap Kasubbag Dumas dan Was.

Idram menyebutkan pada tahun 2023, terdapat 643 personil yang wajib LHKPN dan pada posisi hari ini yang seharusnya berdasarkan surat telegram itu sudah mencapai 100%.

“Namun masih ada kendala. Sehingga, pada hari ini baru tercapai 94,9%,” terangnya.

Sementara, dalam penyampaian Irwasda di wakilkan AKM III Kombes Gandung D Wardoyo, S.I.K mengungkapkan, pelaporan LHKPN itu telah di atur dalam Peraturan Kapolri Personel Polri itu wajib LHKPN para pejabat yang telah ditentukan berdasarkan Kep Kapolri Nomor 1059 tahun 2017.

“Ada 4 yang harus kita ketahui bersama yang pertama adalah pejabat Eselon I, Kasatker (KPA), Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, Penyidik berpangkat Perwira,” ulas Alumni AKPOL 92.

Gandung mengatakan sistem pelaporan LHKPN paling lambat dilaporkan pada 31 Maret setiap tahun dan untuk LHKPN paling lambat 15 April setiap tahun.

Selain itu, sistem pelaporan ini pengawasannya berada di kasubbag Renmin termasuk yang di satuan wilayah tugasnya selalu mengingatkan, memantau selalu berkoordinasi.

Operator harus betul-betul memperhitungkan aspek ketelitian profesionalisme kemudian juga cermat dalam mengirimkan data yang di minta “Jadi kalian inilah admin sebagai ujung tombak dari pada satuan kerja maupun satuan kewilayahan khususnya di laporan kekayaan yang betul-betul harus dij alankan dengan baik,” katanya.

Apabila nilai persentase sistem pelaporan LHKPN dan LHKAN itu minim ini dampaknya akan menjadi catatan terhadap Kementerian lembaga khususnya Polri dalam rangka penilaian Zona bebas korupsi WBBK dan WBBM yang kedua adalah pengaruh pada kenaikan tunjangan kinerja, ini semua salah satu indikator utama LHKPN dan LHKAN. (Syah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *