Wartainspirasi.com — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.
Mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., memaparkan berbagai langkah strategis daerah pada High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Andi Syarifuddin memaparkan kondisi perkembangan inflasi pangan serta strategi Pemkab Barru dalam menjamin keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi.
Salah satu fokus utama adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang rutin digelar di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru.
“Pelaksanaan GPM ini dipadukan dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Walau tidak digelar langsung di pasar, antusiasme masyarakat sangat tinggi karena bisa mengakses komoditas pokok dengan harga relatif terjangkau,” ujar Andi Syarifuddin.
Pelaksanaan GPM di Barru didukung oleh sinergi Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula serta minyak goreng, hingga pelaku usaha lokal.
Berbagai komoditas disediakan mulai dari beras, minyak goreng, telur, daging ayam, aneka bumbu dapur, hingga produk olahan pangan.
Selain GPM, Pemkab Barru mendorong penguatan ketahanan pangan skala rumah tangga dengan memanfaatkan pekarangan untuk menanam cabai, tomat, dan sayuran guna mengurangi ketergantungan pasar.
Pemkab juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi kendala cuaca seperti kekeringan dan kebakaran hutan/lahan (karhutla).
Dalam forum tersebut, Kabupaten Barru meraih capaian membanggakan pada progres pengisian Kuesioner Komoditas/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) UMKM Zona III.
Barru menduduki peringkat pertama dengan predikat Zona Hijau (112%) setelah berhasil melampaui target 25 entri menjadi 28 data valid.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Prov. Sulsel, Since Erna Lanba yang mewakili Sekda Provinsi Sulsel menekankan pentingnya penanganan inflasi lintas sektor.
Mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah yang dapat mengganggu kesehatan jika terlalu tinggi, ia meminta seluruh pihak mencermati sektor pertanian, transportasi, hingga kuota dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Kalau BBM bermasalah, moda transportasi dan biaya distribusi barang ikut naik. Karena itu, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan BPS dan instansi terkait untuk memastikan data kebutuhan BBM nelayan, petani, dan kendaraan tepat sasaran,” tegas Since Erna.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, selaku tuan rumah mengapresiasi kebersamaan seluruh TPID se-Sulsel dan berharap HLM ini semakin memperkuat sinergi antardaerah demi menjaga daya beli masyarakat.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah se-Zona III (Pangkep, Barru, Enrekang, Sidrap, Pinrang), serta Kepala Cabang Perum Bulog wilayah setempat.
