Wartainspirasi.com – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.A.P., menghadiri acara pelantikan pengurus Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kabupaten Bengkulu Tengah periode 2026–2030. Acara tersebut berlangsung khidmat di Aula Rapat Pendopo Ujung Karang pada Rabu (19/8/2026).
Pelantikan pengurus dipimpin langsung oleh Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Tengah Tomi Marisi, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah, serta jajaran pimpinan perusahaan yang beroperasi di wilayah Bengkulu Tengah.
Usai acara, Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, menyampaikan harapannya kepada Ketua Forum CSR terpilih periode 2026–2030, Adran Khalik, agar dapat menjalankan amanah dengan optimal. Menurutnya, Forum CSR merupakan wadah strategis untuk koordinasi sekaligus perlindungan bagi dunia usaha di daerah tersebut.
“Saya berharap Ketua Forum CSR yang baru dapat mengemban tugas ini sebaik-baiknya. Melalui forum ini, penyaluran bantuan CSR maupun potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat,” ujar Fepi.
Selain itu, Fepi menyatakan dukungannya terhadap arahan Bupati agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut dapat membuka kantor cabang atau kantor pusat di Bengkulu Tengah. Langkah ini dinilai sangat penting guna memaksimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi kemajuan daerah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, menegaskan pentingnya memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Ia menyebut Forum CSR hadir sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Forum ini dibentuk agar program bantuan sosial terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Tengah,” jelas Rachmat.
Menanggapi amanah tersebut, Ketua Forum CSR Bengkulu Tengah periode 2026–2030, Adran Khalik, menyatakan komitmennya untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program.
“Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara kebutuhan nyata masyarakat dan pihak perusahaan, sekaligus menyediakan data permasalahan sosial yang perlu ditangani bersama oleh para pelaku usaha,” tutur Adran.
