Oleh: Bayu Purnomo Saputra, S.H., Pimpinan Kantor Advokat & Mediator BPS And Partners, Bengkulu
Wartainspirasi.com, Bengkulu – Isu terkait dugaan pungutan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu untuk membayar gaji tenaga honorer baru-baru ini menimbulkan berbagai spekulasi.
Namun, perlu kita luruskan bahwa iuran dari wali murid tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana.
Iuran ini, pada dasarnya, bersifat sukarela dan merupakan bentuk kebersamaan antara pihak sekolah, orang tua murid, dan tenaga pendidik dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Sebagai seorang praktisi hukum yang memiliki perhatian terhadap perkembangan dunia pendidikan, saya ingin menegaskan bahwa pembayaran gaji tenaga honorer melalui kontribusi sukarela dari orang tua murid bukanlah pungutan liar (pungli).
Iuran tersebut muncul karena kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan dana yang disediakan pemerintah untuk menggaji tenaga honorer yang selama ini telah berjasa dalam mendidik anak-anak kita.
Ini bukanlah langkah untuk memperkaya pihak sekolah, melainkan sebagai bentuk solidaritas antara sekolah dan orang tua dalam mendukung kelangsungan pendidikan yang berkualitas.
Tenaga honorer merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia yang sudah berperan penting dalam menuntun generasi muda menuju masa depan yang lebih baik.
Oleh karena itu, ketika orang tua memberikan iuran secara sukarela, mereka sesungguhnya turut membantu negara dalam mengurangi pengangguran di sektor pendidikan dan berperan aktif dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata.
Berdasarkan regulasi yang ada, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pendidikan memang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Namun, seringkali dana yang disediakan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional, termasuk gaji tenaga honorer.
Dalam hal ini, sumbangan dari masyarakat, termasuk orang tua murid, menjadi salah satu alternatif yang wajar untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Terkait potensi sanksi terhadap pihak sekolah yang melibatkan iuran dari wali murid, perlu dipahami bahwa setiap langkah yang diambil oleh sekolah bertujuan untuk menjaga kualitas pendidikan.
Ketika sekolah turut berkontribusi untuk kesejahteraan tenaga honorer, tindakan tersebut harus dihargai sebagai upaya bersama dalam menciptakan pendidikan yang lebih baik.
Oleh karena itu, sanksi terhadap sekolah yang terlibat dalam praktik iuran harus dipertimbangkan secara bijak, mengingat niat baik yang mendasari keputusan tersebut untuk membantu meringankan beban pemerintah dalam memberikan honor kepada tenaga pendidik.
Sebagai masyarakat, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dunia pendidikan di Indonesia.
Mari kita dukung kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan tenaga honorer dan berinovasi agar pendidikan di tanah air semakin maju dan merata.
Dasar Hukum Mengenai Iuran Orang Tua Murid untuk Tenaga Honorer:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya.” Ini menunjukkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan: Mengatur tentang sumber pendanaan pendidikan yang meliputi APBN, APBD, dan partisipasi masyarakat.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Beberapa peraturan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, yang dapat mencakup sumbangan atau iuran sukarela untuk kepentingan pendidikan, termasuk membayar gaji tenaga honorer.
Sebagai penutup, mari kita fokus pada tujuan utama pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembayaran gaji tenaga honorer melalui iuran sukarela bukanlah tindakan kriminal, melainkan bentuk solidaritas dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.
