Wartainspirasi.com — Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia kembali menggelar kegiatan Site Visit II Pengukuran Tingkat Kematangan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa Dusun Baru II, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada Selasa (10/11/2026).
Acara yang berlangsung di Aula PAUD Desa Dusun Baru II ini menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di tingkat desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabag UKPBJ Kabupaten Bengkulu Tengah Yusman Asyari, ST, Subkoor Pembinaan dan Advokasi PBJ Meliyan Suriyadi, SH, Camat Karang Tinggi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Pendamping Desa (PD), Pendamping Lokal Desa (PLD), unsur Bhabinkamtibmas/Babinsa, jajaran Pemerintah Desa sekitar, pengurus BUMDesa/Koperasi Desa Merah Putih, pelaksana kewilayahan, serta elemen masyarakat terkait lainnya.
Kepala Desa Dusun Baru II, Anggi Saputra, S.I.K, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada desanya.
“Kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para pejabat serta pihak yang hadir dalam acara ini, di antaranya perwakilan dari LKPP Pusat Lingga Sakti, Mario serta tim dari LKPP RI, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bengkulu Tengah, tim dari LKPP, serta Camat Karang Tinggi,” ujar Anggi Saputra.
Sementara itu, Kepala Bagian UKPBJ Kabupaten Bengkulu Tengah mengapresiasi keberlanjutan program pendampingan dari pemerintah pusat ini.
“Terima kasih kepada rekan-rekan di LKPP yang telah mengadakan acara ini, mengingat kegiatan ini merupakan kunjungan atau pelaksanaan yang kedua kalinya. Kami berharap kegiatan ini dapat menjadi pilot project percontohan untuk pengadaan barang dan jasa di desa-desa lain, serta dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh dari rekan-rekan di tingkat desa,” ungkapnya.
Dalam penyampaian materinya, Lingga Sakti, Mario, serta tim dari LKPP RI menekankan pentingnya implementasi regulasi di lapangan secara konsisten.
LKPP menyoroti bahwa kelengkapan dokumen, format, dan template standar pengadaan sebenarnya sudah cukup lengkap sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2021.
Namun, tantangan terbesar terletak pada penerapannya secara nyata di tingkat pemerintahan desa. Perangkat desa diharapkan tidak sekadar mengetahui regulasi tersebut, tetapi benar-benar mengaplikasikannya dan meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai aturan.
LKPP RI juga mendorong perubahan pola pikir (mindset) para pelaku pengadaan di desa agar senantiasa merujuk pada ketentuan yang berlaku, diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM secara berkala.
Selain itu, prinsip-prinsip pengadaan di desa khususnya nilai gotong royong dan partisipasi masyarakat harus terus diperkuat agar anggaran Dana Desa dapat dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan memberi dampak ekonomi yang terus berputar di dalam desa.
Masyarakat setempat berharap, pasca keluarnya hasil pengukuran tingkat kematangan PBJ ini, suasana di desa tetap kondusif, damai, serta seluruh elemen dapat terus bersinergi untuk bersama-sama membangun Desa Dusun Baru II ke arah yang lebih maju dan sejahtera.
