Wartainspirasi.com — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan kembali komitmennya dalam memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini menjadi prioritas utama guna memastikan tidak ada warga, khususnya dari kalangan kurang mampu, yang luput dari akses layanan kesehatan.
Hal tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., saat menghadiri Rapat Rekonsiliasi Data Iuran Wajib Triwulan II Tahun 2026.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat BPJS Kesehatan Cabang Kota Parepare pada Senin (13/7/2026).
Dalam sambutannya, Sekda Barru yang juga menjabat sebagai Ketua Rekonsiliasi Iuran menyampaikan bahwa pertemuan berkala ini memiliki nilai yang sangat strategis.
Forum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung progres data serta mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu dikoordinasikan.
“Kami harus memastikan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Kabupaten Barru tidak boleh berada di bawah 80 persen. Pemkab Barru berkomitmen tinggi bahwa tidak ada masyarakat miskin yang tidak kami tanggung jaminan kesehatannya,” tegas Andi Syarifuddin.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mengawal kebijakan pimpinan dalam mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Barru.
Jaminan kesehatan ini diupayakan untuk terus menyasar masyarakat dari berbagai tingkat kesejahteraan.
Kendati demikian, Andi Syarifuddin tidak menampik bahwa tantangan ke depan tidaklah mudah. Saat ini, pemerintah daerah sedang melakukan efisiensi anggaran belanja.
Namun, keterbatasan tersebut tidak menyurutkan optimisme Pemkab Barru untuk memenuhi target capaian BPJS Kesehatan secara optimal.
Menurutnya, kunci keberhasilan menghadapi tantangan ini terletak pada kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Barru dan BPJS Kesehatan, yang disertai dengan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Kolaborasi yang kuat antara Pemkab Barru dan BPJS Kesehatan sangat penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Ke depan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih cermat dan terukur dalam mengatur serta mengalokasikan anggaran BPJS ini,” tambah Sekda.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan solusi taktis demi menjaga keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Barru, sekaligus mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Rapat rekonsiliasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya:
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Barru
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barru
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Barru
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Parepare beserta jajarannya.
