Wartainspirasi.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara mengkritisi keras rendahnya komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).
Dari 62 perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, partisipasi aktif dalam pelaporan kegiatan sosial sepanjang tahun 2025 dinilai sangat minim.
Sorotan tajam ini disampaikan dalam Rapat Forum TJSLP Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2025 di Ruang Command Center Setdakab, Kamis 11 Desember 2025.
Sekretaris Daerah Bengkulu Utara, Fitriyansyah, SSTP., MM, mewakili Bupati, menegaskan bahwa perusahaan harus mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam mendukung pembangunan daerah.
“Keberadaan perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan lingkungan sekitar,” tegas Fitriyansyah.
Ia menambahkan bahwa partisipasi perusahaan saat ini masih sangat minim. Pemerintah berharap komitmen ditingkatkan, apalagi pada tahun 2026 program TJSLP akan difokuskan pada enam program strategis nasional.
Rendahnya partisipasi perusahaan terlihat jelas dari data tahun 2025. Dari total 62 perusahaan:
Hanya satu perusahaan (1,67%) yang melaporkan laporan keuangan tahunan.
Hanya lima perusahaan (6,45%) yang menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP.
Kontribusi untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor hanya berasal dari dua perusahaan (3,25%).
Fitriyansyah menilai angka ini menunjukkan minimnya kesadaran perusahaan. Ia mengingatkan bahwa TJSLP adalah bagian penting dari kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Pemkab akan mengambil langkah serius.
“Pemerintah daerah akan memperketat pemantauan dan memastikan setiap perusahaan melaporkan pelaksanaan TJSLP secara transparan. Ini penting agar kontribusi perusahaan dapat selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah,” jelas Sekda.
Di tahun 2026, Fitriyansyah mengharapkan perusahaan lebih aktif berpartisipasi, mengingat TJSLP akan difokuskan pada program strategis nasional seperti: Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta penguatan program Sekolah Rakyat.
Rapat Forum TJSLP ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda, termasuk DPRD, Kejaksaan Negeri, dan Polres Bengkulu Utara, untuk memperkuat koordinasi dan memastikan pelaksanaan TJSLP berjalan konsisten. (Adv/Efendi)
