Wartainspirasi.com, Kaur – Ketua Komisi I DPRD Kaur, Bapak Firjan Eka Budi, AP., S.E., memimpin rapat strategis yang membahas peningkatan pengawasan dan sinergi antara Komisi I DPRD dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur.
Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kaur dengan dihadiri para anggota Komisi I dan jajaran Inspektorat Daerah.
Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Komisi I, Fogi Aliong, S.M., anggota Komisi I Basaruddin, S.Sos., dan Aminuddin CH., serta jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur, yakni Inspektur Daerah Harika, S.E., Irban I Deddi Setiadi, Irban II Heri Suryanto, Irban III Hengki Firmansyah, Irban IV Ujang Anwar, dan Auditor Rudi Saputra.
Dalam sambutannya, Inspektur Daerah Harika, S.E., menyampaikan bahwa peran Inspektorat telah mengalami transformasi, dari sekadar pengawasan dan pemberian sanksi menjadi mitra konsultasi bagi perangkat daerah.
Namun, Harika juga mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Inspektorat, yakni kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Saat ini, Inspektorat Kabupaten Kaur hanya memiliki 20 auditor, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 50 auditor.
Ia berharap DPRD Kaur dapat mendukung penambahan kuota SDM melalui penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Irban I, Deddi Setiadi, melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2024. Laporan tersebut meliputi pemeriksaan dana desa, permasalahan perceraian, serta berbagai isu terkait Pemilu.
Ia juga mengusulkan adanya koordinasi yang lebih baik dengan sekretariat dewan agar tanggapan terhadap hasil pemeriksaan dapat disampaikan lebih cepat.
Sementara itu, Irban II, Heri Suryanto, menjelaskan bahwa wilayah kerja Inspektorat meliputi 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 54 desa.
Fokus auditnya mencakup penggunaan dana desa (sampel 12 desa), perjalanan dinas, honorarium kegiatan, serta tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana BOS.
Anggota Komisi I, Aminuddin CH., menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan Inspektorat, terutama dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Menurutnya, masih banyak kekurangan dalam pengawasan, khususnya pada usaha seperti air minum dalam kemasan dan ternak sapi.
Anggota Komisi I lainnya, Basaruddin, S.Sos., mengapresiasi kinerja Inspektorat dan mendukung usulan penambahan SDM.
Ia juga mendorong peningkatan sosialisasi regulasi penggunaan anggaran agar DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan lebih baik.
Sekretaris Komisi I, Fogi Aliong, S.M., menekankan pentingnya sinergi antara Inspektorat dan Sekretariat DPRD, khususnya dalam hal regulasi penggunaan anggaran.
Ia menekankan bahwa sinergi tersebut dapat memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pengelolaan anggaran. (Mj)
