Wartainspirasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar Rapat Paripurna untuk membahas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Selain agenda utama pembahasan Raperda, rapat ini juga menjadi forum penting bagi penyampaian aspirasi masyarakat terkait kebutuhan mendesak di sektor pembangunan daerah.
Rapat yang diselenggarakan pada Kamis (27/11/2025) ini dihadiri lengkap oleh jajaran eksekutif dan legislatif. Tampak hadir Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, S.IP., bersama Ketua DPRD Kaur beserta para wakil ketua dan anggota, Sekretaris Daerah, serta seluruh pimpinan badan, dinas, dan satuan kerja vertikal di Kabupaten Kaur.
Dalam pemaparan Nota Pengantar oleh Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa beberapa sektor utama akan menjadi prioritas alokasi APBD 2026.
Sektor-sektor tersebut meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.
Meskipun banyak sektor diprioritaskan, sektor pendidikan mendapat sorotan khusus melalui penyampaian aspirasi.
Ketua Komisi I DPRD Kaur, Firjan Ekabudi, A.P., S.E., secara tegas menyampaikan keluhan masyarakat terkait kondisi bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 87 di Desa Penyandingan, Kecamatan Maje.
“Kami berharap pembangunan gedung SDN 87 Penyandingan ini dapat segera direalisasikan. Kondisi bangunan yang tidak layak dikhawatirkan berdampak pada proses belajar-mengajar,” harap Firjan.
Ia mendesak pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera mengagendakan pembangunan gedung baru, mengingat kondisi bangunan lama dinilai sudah tidak layak digunakan.
Selain menyuarakan aspirasi, DPRD juga memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah.
Legislatif mendorong agar Pemda memperkuat sinergi dengan seluruh fraksi yang ada dan aktif mengajukan kebutuhan tambahan anggaran kepada kementerian terkait di tingkat pusat.
Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Kaur.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Bupati Kaur, Abdul Hamid, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh DPRD.
Ia memastikan bahwa Pemerintah Daerah akan segera menindaklanjuti usulan yang muncul, khususnya terkait kebutuhan mendesak di sektor pendidikan.
