Wartainspirasi.com – Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru dengan agenda utama Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat penting ini berlangsung pada Senin malam di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barru.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Barru, pimpinan dan anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Andi Ina menyampaikan apresiasi mendalam kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD atas kerja keras dan intensitas pembahasan yang memungkinkan KUA-PPAS 2026 dapat diselesaikan tepat waktu.
“KUA–PPAS bukan sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan refleksi kebijakan, filosofi pembangunan, serta komitmen kita memastikan program prioritas berjalan adil dan merata bagi seluruh masyarakat Barru,” tegas Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Andi Ina juga membagikan pengalaman berharganya setelah terpilih menjadi salah satu dari 24 kepala daerah se-Indonesia yang mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh Kemendagri bekerja sama dengan Lemhannas dan lembaga nasional lainnya.
“Banyak pengalaman berharga yang InsyaAllah akan saya terapkan bersama Wakil Bupati untuk mendorong percepatan pembangunan di Barru. Benchmarking ke Singapura pun memberi inspirasi bahwa perubahan harus dimulai dari langkah kecil namun konsisten,” jelasnya.
Dengan proyeksi anggaran sekitar Rp700 miliar, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA–PPAS 2026 tersebut menandai langkah awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2026.
Meskipun mengakui kondisi fiskal daerah masih terbatas, Bupati menegaskan bahwa hal ini justru menjadi motivasi untuk membuka ruang pendapatan baru dan mengelola anggaran secara lebih efektif.
Bupati menargetkan Barru menjadi salah satu daerah tercepat dalam penetapan APBD 2026. “Ini penting agar program-program prioritas bisa segera berjalan,” harapnya.
Selain itu, Bupati juga mengapresiasi dukungan DPRD dan OPD atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat (SekRak).
Kabupaten Barru terpilih sebagai salah satu dari 104 daerah di Indonesia yang menjadi pilot project nasional.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Barru dijadwalkan selesai pada Juli 2026, dengan pembelajaran perdana akan dimulai pada tahun ajaran baru.
Menutup sambutannya, Bupati Andi Ina menyinggung soal kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Ia menekankan bahwa TPP tidak dapat diputuskan secara tiba-tiba tanpa kajian yang matang.
“TPP tidak boleh diputuskan tanpa melihat kondisi riil dan kesiapan fiskal. Kita akan mengkaji kembali mekanismenya, tentu dengan tetap mempertimbangkan hak dan kebutuhan ASN,” pungkasnya.
