Wartainspirasi.com, Benteng – Kemajuan desa di Kabupaten Bengkulu Tengah tampaknya terhambat oleh kinerja buruk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa yang dinilai melempem, bahkan ada yang disebut-sebut hanya “makan gaji buta”.
Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan pembangunan dan pengelolaan dana desa yang seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.
Andika, Biro OKK LSM LIDIK Bengkulu, menyatakan bahwa mayoritas perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Tengah adalah kerabat dari kepala desa.
Menurutnya, kondisi ini terjadi akibat regulasi yang memuluskan kepentingan kepala desa dalam mengangkat perangkat desa, tanpa melihat kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.
Akibatnya, pengelolaan dana desa pun tidak dapat berjalan maksimal, bahkan tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan bagi masyarakat.
“Pengelolaan dana desa yang seharusnya bisa mendorong pembangunan di desa justru tidak optimal. Banyaknya perangkat desa yang tidak memiliki kapasitas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga kepala desa menyebabkan dana desa tidak digunakan sebagaimana mestinya,” ujar Andika.
Lebih lanjut, Andika menyebutkan bahwa setiap tahunnya, pemerintah pusat mengucurkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan desa melalui dana desa.
Namun, sayangnya, alokasi dana tersebut sering kali tidak dikelola dengan baik, karena kinerja perangkat desa yang tidak maksimal dan seringkali hanya berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok.
Sementara itu, di tingkat BPD, banyak yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa menjadi lemah.
Hal ini semakin memperburuk kondisi desa yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam hal pengelolaan anggaran dan pembangunan.
“Regulasi yang ada saat ini harus lebih ketat untuk memastikan bahwa perangkat desa memiliki kualifikasi dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kami berharap ada perubahan dalam pengelolaan dana desa, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa,” tambah Andika.
Masyarakat dan aktivis LSM juga mendesak agar Pemda Bengkulu Tengah segera mengevaluasi kinerja BPD dan perangkat desa yang tidak menunjukkan kemajuan yang berarti.
Peningkatan kualitas pengelolaan dana desa serta pengawasan yang ketat diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi kemajuan desa di Kabupaten Bengkulu Tengah. (Mus)