Wartainspirasi.com, Magetan — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan BEM Sekolah Tinggi Agama Islam Magetan (STAIM) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Mapolres Magetan, pada Senin (01/09/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi nasional sekaligus menyoroti kebijakan daerah yang dinilai merugikan masyarakat. Dalam orasinya, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Polres Magetan, DPRD Magetan, hingga Bupati Magetan.
Adapun tuntutan mahasiswa kepada Polres Magetan antara lain menjamin keamanan dan keselamatan demonstran selama aksi damai, tidak melakukan intimidasi maupun kriminalisasi terhadap massa aksi, hingga mendesak Kapolres turut mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian yang terjadi di Jakarta.
Ia juga menyampaikan tuntutannya ke DPRD Magetan, mahasiswa menuntut agar segera menyatakan sikap resmi terkait keresahan rakyat akibat gejolak nasional, menerima serta menandatangani aspirasi rakyat Magetan untuk diteruskan ke DPR RI, serta membuka ruang komunikasi publik secara transparan dan berkesinambungan.
Selain itu, DPRD juga didesak melakukan pengawasan terhadap aparat agar tetap menjunjung prinsip humanis dan menghormati HAM dalam pengamanan aksi.
Tak hanya itu, mahasiswa juga melayangkan kritik keras terhadap 100 hari kerja Bupati Magetan.
Mereka menilai kebijakan pengadaan mobil dinas mencederai rasa keadilan masyarakat, padahal sebelumnya Pemkab kerap mengusung efisiensi anggaran.
Mahasiswa menuntut Pemkab benar-benar meningkatkan kinerja dan pelayanan publik setelah adanya fasilitas tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga mendorong agar Pemkab mempercepat pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan rakyat, memperkuat transparansi penggunaan APBD, mendorong inovasi pelayanan publik, membuka investasi serta mengembangkan potensi wisata dengan manajemen profesional, dan memperkuat partisipasi masyarakat lewat forum kontrol kebijakan.
Sementara itu, Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro mengapresiasi langkah-langkah aksi mahasiswa yang berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
“Pada prinsip dasarnya kami sangat menghormati cara-cara penyampaian aspirasi seperti ini karena memang hak konstitusional sekaligus bagian dari pelatihan kepemimpinan paling tidak dari sisi praktisnya seperti itu, tapi sekaligus kami sampaikan terimakasih,” jelasnya.
Menanggapi tuntutan pengadaan mobil dinas ditengah kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Suyatni mengaku, pengadaan mobil dinas tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh pemerintahan sebelumnya dengan berbagai pertimbangan.
“Ada opsi jika sewa mobil dinas, setelah kita hitung ternyata tidak efisien, kami sangat memahami kekecewaan kalian,” tandasnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, serta ditutup dengan penandatanganan pernyataan untuk menindaklanjuti isi dari tuntutan mahasiswa.
Para mahasiswa menegaskan bahwa gerakan mereka merupakan bentuk suara rakyat yang tidak boleh diabaikan oleh para pemangku kebijakan di Magetan.
