Wartainspirasi.com — Papan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lubuk Galing, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, menjadi sorotan karena tidak diperbarui.
Hingga penghujung tahun anggaran 2025, baliho yang terpampang masih menampilkan data tahun 2023 dan 2024, menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah desa terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Padahal, kewajiban pemerintah desa untuk mempublikasikan APBDes secara terbuka diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 27 huruf d dan Pasal 28 huruf b, yang mewajibkan desa untuk menyediakan informasi publik secara berkala.
Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mempertegas kewajiban publikasi APBDes, RKPDes, dan laporan pertanggungjawaban melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, salah satunya baliho atau papan informasi.
Saat dikonfirmasi pada Rabu (24/9/2025), Kepala Desa Lubuk Galing, Achmad Zaenuri, menjelaskan bahwa baliho lama diturunkan karena adanya APBDes Perubahan (APBD-P).
“Hari Jumat kemarin baru penetapan APBD-P, kemudian memesan baliho transparansi yang baru ke percetakan,” ungkapnya.
Namun, Zaenuri mengakui adanya kelalaian. Ketika ditanya apakah ada dokumentasi pemasangan baliho APBDes murni sebelum dilepas, ia menjawab, “Ini saya yang kurang monitor.”
Pernyataan ini menunjukkan kurangnya pengawasan internal yang serius terkait publikasi informasi keuangan desa.
Kondisi ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa.
Ketiadaan informasi yang akurat dan terkini bisa membuka celah bagi penyalahgunaan anggaran.
Hingga berita ini diterbitkan, Camat Air Periukan, Hajar Asmara, SE, belum memberikan tanggapan terkait masalah ini.
