Wartainspirasi.com – Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) RI Fahri Hamzah menyepakati kolaborasi strategis untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan penataan permukiman kumuh di Bali.
Kesepakatan ini merupakan bagian dari upaya menjadikan Bali sebagai etalase Indonesia di mata dunia dan sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (3/10), ini menjadi penanda dimulainya percepatan program perumahan, dengan fokus pada penghapusan RTLH di Bali mulai tahun 2026.
Gubernur Koster mengungkapkan bahwa berdasarkan data, terdapat 33.086 unit RTLH di Bali, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Karangasem. Pemerintah Provinsi menargetkan seluruh RTLH ini selesai ditangani pada 2029.
Untuk mencapai target ini, akan dilakukan kolaborasi pendanaan dari berbagai pihak, yaitu:
- APBN: Ditargetkan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah.
- APBD Provinsi: Menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke kabupaten/kota, terutama enam daerah dengan fiskal yang lemah.
- APBD Kabupaten/Kota.
- Dukungan Pihak Lain: Melibatkan CSR dan gotong royong ASN.
“Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa dipercepat penyelesaiannya. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” tegas Gubernur Koster.
Wamen PKP Fahri Hamzah menyoroti posisi Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional dan etalase Indonesia, sehingga mendesak agar perumahan dan permukiman di Pulau Dewata mencerminkan standar internasional.
- Fokus 2026: Selain penghapusan RTLH, kementerian juga fokus pada penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir Bali.
- Konsep Pesisir: Kawasan pesisir ditargetkan menjadi “bercahaya seperti Maldives,” dikembangkan menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata.
- Solusi Perkotaan: Fahri Hamzah mendorong penerapan konsep perumahan bersusun (dua-tiga lantai) di perkotaan untuk menghindari pemakaian lahan subur, sambil tetap menghormati aturan budaya Bali tentang batas ketinggian bangunan.
Secara nasional, kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah dan mendorong hingga 1 juta unit.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Koster juga melaporkan penanganan pasca-banjir besar yang dipicu oleh badai equatorial Rossby.
Ia menyebut seluruh rumah rusak telah tertangani dan santunan telah disalurkan (Rp15 juta per KK terdampak, serta ganti rugi Rp3,4 miliar untuk pedagang Pasar Badung).
Koster menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana, termasuk audit dan reboisasi empat sungai besar.
Selain itu, Gubernur Koster menyampaikan bahwa konsep Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun akan menjadi pedoman jangka panjang, yang salah satunya mengatur:
- Pengendalian alih fungsi lahan.
- Pengendalian jumlah wisatawan asing.
- Konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk.
Koster juga memaparkan keunggulan Bali dengan tingkat ekonomi di atas rata-rata nasional, angka kemiskinan dan pengangguran terendah, serta IPM peringkat lima nasional.
