Lambat Ajukan Pencairan Dana Desa, Kabid Bina Desa DPMD Kaur Sampaikan Ini

BENGKULU, Berita, Daerah, Kaur170 Dilihat

Wartainspirasi.com, Kaur – Tahun 2024 di beberapa Desa masih belum mengajukan pencairan tahap pertama padahal ada beberapa Desa yang sudah mempersiapkan pengajuan tahap ke dua, hal ini mestinya tidak boleh terjadi mengingat sangat diperlukan oleh masyarakatnya terutama Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa (BLT DD).

Dijelaskan Kabid, ada 7 isu yang prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2024 mengacu kepada dasar hukum penyusunan Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015.

” Dana Desa (DD) fokus untuk memperkuat kebijakan fiskal Nasional (kemiskinan ekstrem, stunting dan inflasi) di tingkat Desa dan sinergi penggunaan Dana Desa (DD) ,” jelas Sislan. SE., M.AP Kabid Bina Desa, Rabu (24/04/2024)

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan narkoba, penurunan stunting, dana operasional Pemerintah Desa, optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional dan Intervensi percepatan eliminasi TBC.

“ Dana Desa sebagai bentuk rekognisi negara terhadap Desa harus dimaknai sebagai stimulan untuk mengkapitalisasi Desa dalam mengembangkan potensi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi di masyarakat Desa, jadi jika ada keterlambatan pengajuan dan pencairan Dana Desa (DD) tentu akan merugikan masyarakat sebab tujuan Pemerintah dari program tersebut belum bisa secepatnya di rasakan oleh warga agar Desa naik kelas maka kuncinya inovasi dan kreativitas yang dibangun secara kolektif masyarakat Desa,” beber Kabid.

Kabid juga menjelaskan, jika mengacu Permendes memang untuk tahap awal pencairan berakhir pada bulan Juni 2024, akan tetapi itu bukan menjadi pedoman mestinya terhitung dari Januari sudah bisa mengajukan pencairan agar program yang di maksudkan Pemerintah berjalan maksimal dan dampak positif kreativitas salah satu poin di nilai oleh Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan.

” Jika ada kendala mestinya Desa yang lambat pencairan dapat berkoordinasi ke DPMD agar kendala yang dialami dapat di carikan solusinya demi untuk hajat masyarakat Desanya,” tutup Kabid. (Mj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *