Wartainspirasi.com, Lahat – Ribuan massa yang tergabung dalam FORUM HONORER Kabupaten Lahat memastikan akan menggelar aksi damai untuk memperjuangkan nasib mereka pada Senin hingga Selasa, 13-14 Januari 2025.
Rencana aksi ini akan difokuskan di halaman Kantor Bupati Lahat dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.
Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan ribuan tenaga honorer dengan status R3 dan R2 yang dinyatakan tidak lolos seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Ketua Aksi, Fauzi Anwar, melalui Wakil Ketua, Tirta, menyampaikan bahwa persiapan aksi ini telah mencapai 80 persen.
“Alhamdulillah, surat izin dari Polres Lahat untuk aksi ribuan massa sudah kami kantongi,” ungkap Tirta pada Jumat (10/1/2025).
Ribuan Honorer Siap Turun Jalan
Sekitar seribu peserta dipastikan akan hadir dalam aksi ini. Namun, jumlah tersebut bisa bertambah tergantung situasi dan kondisi.
Tirta juga menambahkan bahwa beberapa peserta aksi berusia lebih dari setengah abad, sehingga pihaknya tetap mengedepankan kehati-hatian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Titik koordinat aksi sudah ditentukan. Estimasi massa mencapai 1.400 orang dari kategori R2 dan R3 yang tidak lolos seleksi PPPK 2024. Persiapan kami sudah hampir sempurna,” tambahnya.
11 Tuntutan Forum Honorer Kabupaten Lahat
Dalam aksi damai ini, Forum Honorer Kabupaten Lahat akan membawa 11 tuntutan utama, di antaranya:
- Pengangkatan sebagai ASN PPPK: Mendesak pemerintah daerah segera mengangkat para honorer menjadi ASN PPPK.
- Pengajuan formasi ke pemerintah pusat: Meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi di setiap instansi agar honorer bisa diakomodasi.
- Evaluasi sistem seleksi: Mengusulkan evaluasi sistem penerimaan PPPK agar lebih memperhatikan honorer yang telah lama mengabdi, termasuk mereka yang telah bekerja selama lebih dari 20 tahun.
- Penghapusan sistem peringkat dalam tes PPPK: Mengingat banyak honorer yang berusia lanjut, sehingga sulit bersaing dalam seleksi yang ketat.
- Pengusutan “honorer siluman”: Mendesak pengusutan honorer yang tidak memenuhi syarat tetapi dinyatakan lolos seleksi.
- Prioritas pada honorer lokal: Meminta agar instansi mengutamakan honorer dari tempat asal dibandingkan pelamar dari luar.
- Menagih janji pemerintah pusat: Menuntut realisasi janji pemerintah untuk mengangkat semua honorer menjadi ASN dan PPPK.
- Pemberian hak yang sama bagi R3 dan R2: Meminta agar honorer yang tidak lolos tetap diberikan honor dan hak yang setara dengan PPPK baru.
- Kepastian hukum status honorer R3 dan R2: Mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum bagi honorer yang belum mendapatkan formasi.
- Rapat dengar pendapat (RDP): Meminta DPRD Lahat segera menggelar RDP dengan Pemerintah Kabupaten Lahat bersama Forum Honorer.
- Transparansi mekanisme pengangkatan: Menuntut pemerintah kabupaten untuk transparan terkait proses pengangkatan PPPK.
Tirta menegaskan, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, aksi ini berpotensi berlangsung lebih lama dari yang direncanakan.
“Apabila tuntutan tidak terealisasi, massa akan bermalam di Kantor Bupati dan DPRD Lahat. Aksi ini akan terus kami gelar sampai ada kejelasan,” pungkasnya.
Aksi damai ini menjadi sorotan publik, terutama para tenaga honorer yang nasibnya bergantung pada kebijakan pemerintah. Sementara itu, masyarakat Kabupaten Lahat berharap aksi dapat berjalan damai tanpa menimbulkan gangguan besar terhadap aktivitas sehari-hari. (D1N)
