Wartainspirasi.com — Pemerintah Kabupaten Barru menegaskan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini ditunjukkan melalui partisipasi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Barru, Abubakar, S.Sos., M.Si., dalam kegiatan strategis yang digelar oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX.
Acara bertajuk Monitoring Penganggaran dan Kelas Konsultasi Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Program JKN Tahun 2026 tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Claro Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Kamis (30/7/2026).
Kegiatan ini mempertemukan para Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD/BKAD, serta Inspektur Daerah dari seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Monitoring dan kelas konsultasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas evaluasi pelaksanaan Program JKN sekaligus menjadi forum koordinasi guna memastikan setiap pemerintah daerah memenuhi kewajiban anggarannya secara tepat waktu dan tepat sasaran.
Mewakili Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Sulsel, Dr. H. M. Ishak Iskandar, M.Si., secara resmi membuka acara tersebut.
Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi pentingnya konsistensi pemda untuk menyokong JKN sebagai salah satu program strategis nasional utama di bidang kesehatan.
Sekda Barru, Andi Syarifuddin, menyampaikan bahwa Pemkab Barru bertekad menjalankan regulasi dan penganggaran daerah secara disiplin demi menjamin hak kesehatan seluruh warga Barru.
“Program JKN merupakan salah satu program strategis nasional yang memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban sesuai regulasi agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Andi Syarifuddin.
Ia menambahkan, Pemkab Barru akan terus memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pemerintah Pusat guna mempertahankan mutu layanan dan cakupan kepesertaan (Universal Health Coverage/UHC) di Kabupaten Barru.
Rangkaian agenda mencakup pemaparan capaian Program JKN oleh BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX, evaluasi komitmen anggaran pemda tahun 2026, hingga sesi diskusi interaktif.
Sejumlah narasumber lintas kementerian turut hadir memberikan arahan teknis dan kebijakan, di antaranya:
Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev. (Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI)
Dr. Boyke Martz Siagian, S.E., M.Si. (Perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri)
Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP. (Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri)
Aditya Nuryuslam (Perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan)
Agus Mustopa (Deputi Direktur Bidang Manajemen Iuran dan UHC Regional BPJS Kesehatan)
Diskusi dipimpin oleh Staf Ahli Direktorat Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Nunky Malahayati, selaku moderator.
Melalui kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan terwujud tata kelola pembiayaan kesehatan daerah yang makin efektif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga layanan kesehatan berkualitas dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
