Wartainspirasi.com — Pemerintah Kabupaten Kaur menegaskan komitmennya menindaklanjuti seluruh saran, kritik, dan masukan dari tujuh fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I., saat membacakan jawaban eksekutif pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kaur, Senin (13/7/26).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Januardi didampingi Wakil Ketua I Herdian Sapta Nugraha, SH, dan Wakil Ketua II Mardianto, SAP.
Dalam jawabannya, Wabup mengapresiasi pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Golkar, Bulan Bintang, NasDem, Gerindra, PDI Perjuangan, DP3K, dan Kaur Bangkit Sejahtera.
Ia menyebut seluruh masukan tersebut sebagai bentuk kemitraan konstruktif antara legislatif dan eksekutif.
“Seluruh pandangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Abdul Hamid.
Salah satu catatan penting dari DPRD adalah keberhasilan Pemkab Kaur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2025. Menurut Wabup, capaian ini merupakan hasil kerja bersama Pemkab, DPRD, dan seluruh OPD dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. “Opini WTP adalah opini tertinggi dari BPK RI. Ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujarnya.
Terkait Pendapatan Asli Daerah, Pemkab menjelaskan target PAD 2025 sebesar Rp47 miliar telah terealisasi Rp41,9 miliar atau 89 persen. Penerimaan pajak daerah mencapai Rp17,28 miliar dan menunjukkan tren positif.
Menjawab sorotan soal kontribusi tambak udang, Wabup menjelaskan Pemkab tidak lagi dapat menarik retribusi izin usaha perikanan pasca UU Nomor 1 Tahun 2022.
Untuk itu telah dibentuk Satuan Tugas Peningkatan PAD yang akan mengoptimalkan potensi dari sektor tambak, perkebunan, dan usaha lain lewat penataan perizinan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
Di bidang pembangunan, pemerintah memastikan infrastruktur dasar tetap prioritas. Jalan, jembatan, dan irigasi akan terus diusulkan melalui APBD maupun dukungan Provinsi Bengkulu, Bappenas, dan kementerian terkait.
Untuk normalisasi DAS Air Tuba yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII, Pemkab melalui Dinas PUPR telah memfasilitasi pengajuan proposal dari Desa Air Dingin.
Pemkab juga berkomitmen memperkuat pelayanan kesehatan melalui RSUD Kaur dan 16 puskesmas, melengkapi obat, meningkatkan kompetensi tenaga medis, serta menguatkan posyandu.
Di bidang pendidikan, alokasi 20 persen APBD akan diarahkan untuk pemerataan infrastruktur, peningkatan kompetensi guru, dan pengembangan sekolah berasrama.
Sektor pertanian dan pariwisata juga jadi perhatian, mulai dari pengawasan pupuk bersubsidi, bantuan alsintan, hingga pembinaan Pokdarwis agar destinasi wisata Kaur semakin bersih, aman, dan berdaya saing.
Dengan jawaban eksekutif ini, Pemkab Kaur berharap sinergi dengan DPRD semakin kuat.
Tujuannya satu: tata kelola pemerintahan yang lebih baik, keuangan yang akuntabel, dan pelayanan publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
