Opini by Candra Irawan. S., S.IP
Wartainspirasi.com, Benteng – Etika dalam pemerintahan daerah menjadi isu penting yang terus mendapat perhatian masyarakat.
Sebagai pemegang amanah rakyat, pemerintah daerah dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan dalam menjalankan tugasnya.
Etika dalam pemerintahan daerah mencakup sikap, tindakan, dan keputusan yang sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku.
Pemerintah daerah yang beretika diharapkan mampu:
Mengutamakan Kepentingan Rakyat yakni Keputusan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Membangun Kepercayaan Publik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.
Menjaga Stabilitas dan Harmoni Sosial Pemerintah daerah yang beretika dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak kasus pelanggaran etika yang mencoreng nama baik pemerintah daerah. Contohnya adalah:
Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Praktik korupsi yang melibatkan pejabat daerah masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah.
Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan secara terbuka, sehingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
Pengabaian Aspirasi Masyarakat beberapa pemerintah daerah kerap mengabaikan masukan dari warga, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Tata kelola Pemerintahan, etika bukan hanya soal moralitas, tetapi juga tentang membangun sistem yang mendukung perilaku etis.
Etika pemerintah daerah harus ditopang oleh regulasi yang ketat, pengawasan yang independen, dan budaya organisasi yang menolak segala bentuk pelanggaran.
Untuk membangun pemerintah daerah yang beretika, beberapa langkah perlu dilakukan, antara lain:
Pendidikan Etika untuk Pejabat Daerah memberikan pelatihan tentang nilai-nilai etika kepada para pemimpin daerah.
Peningkatan Transparansi Publik mendorong pemerintah daerah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.
Penegakan Hukum yang Tegas memberikan sanksi berat kepada pejabat yang melanggar etika, baik secara moral maupun hukum.
Etika pemerintahan tidak hanya bergantung pada pejabat daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pengawas.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan rakyat, pemerintahan yang beretika dan berintegritas bukan lagi sekadar harapan.
