Wartainspirasi.com, Benteng – Polemik kosongnya kas daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi perhatian serius publik, terutama setelah sejumlah isu dan kekhawatiran muncul terkait masalah ini.
Kekosongan tersebut menarik perhatian masyarakat dan media massa, yang hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang memadai dari pemerintah setempat.
Salah satu titik perhatian utama adalah ketidakresponsifan Kepala BKD Kabupaten Bengkulu Tengah, Lily Triyanti, yang belum memberikan tanggapan resmi terkait konfirmasi media ini tentang penyebab kekosongan kas daerah.
Meskipun DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah telah berupaya mendorong transparansi, hingga kini belum ada kejelasan yang pasti dari pemerintah daerah mengenai kondisi kas yang kosong tersebut.
Polemik ini memunculkan berbagai isu publik, yang semakin berkembang seiring dengan pembatalan pertemuan yang direncanakan pada Sabtu, 25 Januari 2025, di Gedung DPRD Bengkulu Tengah.
Pertemuan tersebut, yang seharusnya menghadirkan diskusi terbuka antara lembaga legislatif dan eksekutif, batal dilaksanakan tanpa penjelasan lebih lanjut.
Menanggapi hal ini, Kanedi, seorang warga Kabupaten Bengkulu Tengah, angkat bicara. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kosongnya kas daerah yang menjadi viral di media massa.
“Saya sangat menyayangkan kekosongan kas daerah Bengkulu Tengah. Saya tidak habis pikir, bagaimana kas daerah bisa kosong padahal dana tersebut berasal dari hasil pajak, retribusi, dan lain-lain. Ini perlu dipertanyakan, ke mana larinya dana-dana tersebut?” ujarnya dengan tegas.
Kanedi menegaskan bahwa DPRD Bengkulu Tengah perlu segera mengambil langkah positif untuk mencari tahu penyebab kosongnya kas daerah.
Ia menilai masalah ini menjadi perhatian serius, dan keluhan mulai muncul dari berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Beberapa instansi diduga telah menerima dana tersebut, sementara yang lain masih belum menerima pencairannya.
“Sebagai lembaga pengawas, DPRD harus bertindak cepat dan tegas dalam mengungkapkan penyebab kekosongan kas daerah ini. Kejelasan dan transparansi sangat diperlukan, terutama karena dana tersebut merupakan hak publik yang harus dikelola dengan baik. Polemik ini harus segera diselesaikan,” tambah Kanedi.
DPRD Bengkulu Tengah, sebagai wakil rakyat dan fungsi pengawasan, diminta untuk mengambil langkah konkret dan positif dalam menangani masalah ini.
Sebab, keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sikap tegas dari DPRD akan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Tegasnya, DPRD harus memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan benar dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keuangan daerah adalah urusan penting yang harus diawasi oleh semua pihak,” tegas Kanedi.
Dengan perhatian serius dari publik dan berbagai pihak terkait, diharapkan polemik kosongnya kas daerah Bengkulu Tengah segera menemukan solusi yang jelas, serta memberi kepastian bagi masyarakat dan instansi pemerintah yang terdampak.
