Wartainspirasi.com, Lahat – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Honorer Kabupaten Lahat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat.
Demonstrasi yang berlangsung pada Senin (13/01/2025) mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini merupakan bentuk protes terhadap status R3 dan R2 yang dinyatakan tidak lulus seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Para demonstran pertama kali mendatangi Kantor Bupati Lahat dan diterima oleh Penjabat (Pj) Bupati Lahat yang diwakili oleh Asisten I Pemkab Lahat, Kadis Kominfo, serta sejumlah pejabat lainnya.
Setelah menyampaikan aspirasi di sana, massa kemudian bergerak ke Kantor DPRD Lahat. Di gedung dewan, mereka diterima oleh anggota DPRD, di antaranya Makmun, SH dari PDI-P, Nopran Marjani, S.Pd, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Dalam orasi yang dipimpin Ketua Forum Honorer Kabupaten Lahat, Fauzi Anwar, didampingi Wakil Ketua Tirta, massa menyampaikan 11 tuntutan utama. Berikut poin-poin tuntutan yang disampaikan:
- Pemerintah daerah diminta segera mengangkat honorer menjadi ASN PPPK.
- Mendesak pemerintah daerah mengajukan formasi PPPK ke pemerintah pusat agar honorer dapat segera diakomodasi.
- Menuntut evaluasi sistem penerimaan ASN PPPK agar honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, bahkan lebih dari 20 tahun, dapat diangkat tanpa melalui seleksi ketat.
- Meminta penghapusan sistem peringkat dalam tes PPPK, mengingat banyak honorer berusia lanjut yang kesulitan bersaing.
- Mendesak pengusutan tuntas terkait “honorer siluman” yang dianggap merugikan kuota bagi honorer lainnya.
- Mengutamakan honorer yang bekerja di instansi asal mereka untuk diangkat sebagai PPPK.
- Menagih janji pemerintah pusat untuk mengangkat seluruh honorer yang telah lama mengabdi.
- Menuntut hak yang setara bagi honorer yang belum lolos seleksi dengan kategori R3 dan R2.
- Meminta kepastian hukum status honorer kategori R3 dan R2 yang tidak mendapatkan formasi.
- Mendesak DPRD Lahat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait isu honorer.
- Meminta transparansi mekanisme pengangkatan honorer PPPK.
Dalam dialog yang berlangsung, perwakilan Pemkab Lahat melalui Asisten I menjanjikan bahwa tuntutan tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat.
Di sisi lain, anggota DPRD Lahat, yang dipimpin Makmun selaku Komisi I DPRD Lahat, menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan hak-hak honorer melalui rapat paripurna.
“Dalam waktu dekat, DPRD akan membawa persoalan ini ke Paripurna, lalu Pemkab Lahat bersama perwakilan honorer akan mengajukan tuntutan ini ke Kementerian BKN dan Kemenpan,” ujar Makmun.
Ketua Forum Honorer, Fauzi Anwar, mengapresiasi langkah Pemkab dan DPRD yang memberikan respons positif terhadap aspirasi mereka.
“Alhamdulillah, aksi hari ini membawa lampu hijau. Kami berharap janji ini segera terealisasi demi keadilan bagi seluruh honorer,” ujarnya.
Aksi ribuan massa ini menjadi catatan penting dalam perjuangan para honorer di Kabupaten Lahat untuk mendapatkan status dan hak yang selama ini dinanti.
Seluruh pihak berharap tuntutan tersebut dapat terealisasi demi masa depan honorer yang telah lama mengabdi untuk bangsa dan negara. (D1N)