Fasilitas Pendidikan Masyarakat Tidak Layak Ditengah Profit Balai Taman Nasional Komodo

Berita, Daerah, NTT185 Dilihat

Wartainspirasi.com, NTT — Masyarakat Pulau Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, adalah sekelompok masyarakat yang hidup dan terus berkembang jauh sebelum bangsa Kolonial melakukan penjajahan di gugusan Nusantara (Indonesia).

Sejak ditetapkannya Pulau Komodo sebagai Taman Nasional, eksistensi masyarakat di Pulau tersebut semakin termarginalkan, mulai dari ancaman relokasi, keterbatasan wilayah kelola rakyat hingga sumber daya manusianya yang dibiarkan begitu saja mulai dari tingkat Kabupaten hingga Pemerintah Pusat di tengah Pendapatan Pemerintah dan BTNK yang terus membengkak dalam pengelolaan TNK setiap tahunnya.

Pada 23 Maret 2022 Pemerintah Provinsi NTT telah meresmikan SMK Negeri Restorasi Pulau Komodo berdasarkan SK No:421.5/23/DPMPTSP.4.3/03/2022 dan SK ijin Operasional No: 421.5/23/DPMPTSP.4.3/03/2022 beraktivitas dan memakai Gedung Milik SMP Negeri 4 Satu atap Pulau Komodo untuk sementara.

Beroperasinya SMK tersebut adalah bagian dari rancangan Pemerintah Provinsi NTT untuk menunjang kepentingan pariwisata serta menyiapkan generasi penerus yang mampu bersaing dan menangkap peluang dalam perkembangan pariwisata.

Namun hingga saat ini fasilitas pendidikan (Gedung Sekolah) sementara dibangun atas Swadaya Masyarakat setempat dengan bahan material apa adanya (Bambu, kayu dll) karena SMK tersebut hanya diresmikan namun jauh dari subsidi pendidikan dan bantuan sejenisnya baik tingkat Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Pusat.

Febrianto Bintara, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang yang juga merupakan Putera Daerah Manggarai Barat memberikan komentar atas situasi Pendidikan di Pulau Komodo yang ia anggap diterlantarkan.

Ia menjelaskan bahwa Pendidikan adalah pondasi dasar dalam menunjang taraf kebudayaan/pengetahuan masyarakat agar lebih baik ke depannya, dengan demikian masyarakat dengan mandiri dan mampu bersaing menghadapi tantang globalisasi ke depannya

Bagaimana mungkin masyarakat bisa bersaing seusia dengan kehendak Pemerintah Provinsi jika pendidikan di Pulau Komodo tidak disentuh oleh Negara sebagai pelaksana dari cita luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan konstitusi.

Masyarakat di Pulau Komodo penuh dengan kesadaran sehingga masyarakat sangat mengharapkan fasilitas pendidikan yang memadai (Gedung SMKN Restorasi Pulau Komodo), agar tidak harus lagi pergi bersekolah di Labuan Bajo, pandangan tersebut untuk meminimalisir pengeluaran keluarga setiap bulan, mengingat biaya kebutuhan hidup di Labuan yang sangat mahal tentu akan menjadi beban bagi keluarga sehingga akan berdampak pada angka putus sekolah.

Sementara Upah Buruh di Labuan Bajo mengikuti UMP di tengah biaya kebutuhan di Labuan Bajo relatif meningkat dibandingkan Kabupaten Lainnya. Misalnya harga Kos yang berkisar Rp 750.000/bulan sementara harga beras Rp 15.000/Kg, jika anak kos mengonsumsi beras 1 kg/hari maka dalam 1 bulan pengeluarannya Rp 450.000. jika dikalkulasikan dengan biaya kos, maka dalam satu bulan pengeluaran keluarga mencapai Rp 1.200.000 belum terhitung kebutuhan lainnya seperti Pulsa Listrik, Lauk Pauk, Transportasi, Air dll.

” UMP NTT Rp 2.186.826. jika dihitung berdasarkan Makro dan Mikro Ekonomi maka upah tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga apalagi untuk menabung, hal inilah yang dirasakan oleh masyarakat Pulau Komodo sehingga pentingnya Gedung SMK di Pulau Komodo agar anak mereka tidak lagi harus ke Labuan Bajo,” ungkapnya.

Pendapatan Pemerintah dari pengelolaan TNK terus meningkat setiap tahunnya, berdasarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2018 Rp 33,16 Miliar dan tahun 2023 mencapai 41,05 Miliar. Namun SMKN Restorasi Pulau Komodo masih harus nebeng di gedung milik SMPN 4 Satu atap Pulau Komodo.

Tentu ini bukan pendapat yang kecil yang harusnya mampu mengembangkan sistem pendidikan di Pulau Komodo yang berdampingan langsung dengan hewan Purba ( Komodo ) tersebut yang terus dikomersial kelangkaannya namun masyarakatnya dimarginalkan.

Selain itu, ditengah fluktuasi profit yang terus meningkat dihasilkan oleh Pemerintah Melalui BTNK, angka putus sekolah di Manggarat menempati Urutan ke Tiga Setelah Kabuapten Malaka dan Flores Timur. Situasi yang sangat memprihatinkan angka putus sekolah yang terus meningkat terjadi di Daerah Wisata Super Premium.

Artinya bahwa kepentingan TNK, Penetapan Wisata Super Premium, pembangunan hotel dan gedung megah lainnya bukanlah diorientasikan untuk kepentingan rakyat apalagi mencerdaskan kehidupan bangsa, melaikan untuk memuluskan kepentingan tuannya Imperialis dan kaki tangannya dalam negeri.

Kasus pembangunan gedung sekolah yang dilakukan oleh masyarakat di pulau komodo itu juga menjadi bukti bahwa negara melalui pemerintahan provinsi seakan ingin lepas tanggung jawab atas pembangunan sumber daya manusia di Manggarai barat khususnya masyarakat pulau komodo dan juga sebagai bukti bahwa negara lebih mengutamakan investor asing yang merajalela di Manggarai barat terkhusus Labuan Bajo dan pulau komodo yang sebenarnya sedang menyeret rakyat ke dalam era penjajahan gaya baru atau Neo Kolonialisme.

Atas situasi di Atas, maka Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang mengecam upaya pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Tingkat Kabupaten hingga Pemerintah Provinsi NTT terhadap situasi pendidikan di Pulau Komodo dan menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Segera Bangun Gedung SMK Negeri Restorasi Pulau Komodo
2. Hentikan privatisasi, komersialisasi, dan liberalisasi dunia pendidikan
3. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat

(Penulis: Yanus NTT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *