Gelar Unjuk Rasa, Ormas OI Bersatu dan DPD LIRA Magetan Desak Pj Bupati Mundur

Wartainspirasi.com, Magetan – Buntut dugaan isu jual beli jabatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan, Sejumlah elemen masyarakat bersama Ormas Orang Indonesia (OI) Bersatu, DPD Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Magetan, dan juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) gelar aksi Unjuk Rasa pada Rabu (23/10/2024).

Sejak pukul 8.00 Wib massa aksi unjuk rasa memadati depan Gedung DPRD Magetan dengan membawa sejumlah poster dan banner yang berisi tuntutan.

Aksi unjuk rasa tersebut bertolak di depan Kantor Setdakab Magetan, dan dilanjutkan di depan Kejaksaan Negeri Magetan.

Aksi unjuk rasa ini berawal dari ketidakpuasan para demonstran yang menilai Pj Bupati Magetan, Nizhamul tidak layak memimpin Kabupaten Magetan bila ditelusuri melalui rekam jejaknya, ditambah lagi adanya isu dugaan jual beli jabatan di lingkup Pemerintahan.

Ketua Ormas OI Bersatu, Syifaul Anam yang juga Koordinator Aksi tersebut menyampaikan, aksi ini dipicu oleh mencuatnya isu jual beli jabatan di lingkup Pemerintahan.

Ia juga menyoroti rekan jejak digital PJ Bupati Magetan sewaktu menjabat di Kabupaten Batu Bara.

“Ini merupakan bentuk keprihatinan kami melihat rekam jejak buruk PJ Bupati Magetan Nizhamul saat menjabat PJ di Kabupaten Batubara. Nizhamul mempunyai catatan rekor yang dinilai sangat buruk,” kata Anam.

Anam berharap dengan adanya isu-isu tentang praktik jual beli jabatan dan penekanan penekanan fee proyek ataupun sebagainya bisa menjadi atensi bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.

“Saya khawatir, maka perlu ada gerakan untuk mengingatkan jangan sampai terjadi terus. Kami berharap Nizhamul segera mundur dan kami juga akan menyurati Kementerian Dalam Negeri,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Magetan Suyatno, yang menerima langsung massa aksi unjuk rasa menegaskan, akan menyalurkan aspirasi dan juga tuntutan sesuai tugas dan wewenangnya.

“Kami akan segera menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan teman-teman, akan kami klarifikasi dan audensi dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat),” tegas Suyatno, didampingi Anggota Komisi A DPRD Magetan Didik Haryono. (Mas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *