Wartainspirasi.com, Benteng – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengikuti dengan antusias acara Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui virtual Zoom.
Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati (RRB) pada hari Senin (05/03/2025), dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting di daerah setempat.
Wakil Bupati Bengkulu Tengah, Tarmizi, S.Sos., membuka acara ini dengan menyampaikan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mencegah korupsi melalui penerapan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah.
Beliau juga menegaskan bahwa IPKD adalah salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap kebijakan dan programnya.
Acara ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, Inspektur Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto, S.E., M.M., CGCAE., CFrA., serta kepala OPD terkait dan sejumlah undangan lainnya.
Kehadiran mereka menandakan dukungan penuh terhadap upaya pencegahan korupsi yang terus digalakkan di daerah tersebut.
Secara virtual, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari pusat, di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Wakil Ketua KPK Johannis Tanak, yang semuanya hadir di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta.
Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025 ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan memastikan tercapainya pemerintahan yang bersih, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.
Dengan adanya indikator ini, diharapkan seluruh aparat pemerintah dapat lebih berfokus pada upaya pencegahan, yang jauh lebih efektif daripada penindakan.
Melalui acara ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengungkapkan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan KPK dan berbagai lembaga pengawasan lainnya dalam memerangi korupsi, serta berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas.
