Wartainspirasi.com – Pemerintah Kabupaten Jembrana menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan menetapkan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati Jembrana, pada Rabu (22/10).
Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).
Membacakan sambutan Bupati Jembrana, Wabup Ipat menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah agar menjadikan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama, bukan lagi tugas tambahan, yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan berbasis data yang valid.
Mengutip filosofi Bung Karno, Wabup Ipat mengajak untuk mewujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat, tidak hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Ipat memaparkan tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana:
- Sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis:
- Menggunakan data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional.
- Seluruh OPD diminta segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- Intervensi dilakukan secara berlapis:
- Lapis I: Mengurangi beban masyarakat (bantuan sosial, pangan, subsidi).
- Lapis II: Meningkatkan pendapatan (pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha seperti UEP/KUBE, program pinjaman tanpa bunga).
- Lapis III: Memenuhi kebutuhan dasar (perbaikan Rumah Tidak Layak Huni/RTLH dan jaminan kesehatan universal).
- Peran Dwi-Tunggal Kepemimpinan Wilayah:
- Menekankan peran penting Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah.
- Desa Adat diharapkan aktif dalam validasi data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa.
- Fokus pada Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Lokal:
- Penanggulangan kemiskinan diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal.
- Program prioritas mencakup pelatihan vokasi untuk pemuda miskin, fasilitasi kredit bersubsidi, Program Bedah Warung untuk UMKM, dan optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana.
Menutup rapat, Wabup Ipat berharap koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang dapat diimplementasikan bersama.
Ia menekankan agar seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya.
