Wartainspirasi.com – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Bali dalam masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026.
Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, ini bertujuan menyerahkan berbagai bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, serta pemberdayaan masyarakat dengan total nilai mencapai triliunan rupiah.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima langsung rombongan Komisi VIII di Denpasar.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih atas perhatian besar dari DPR RI, kementerian, dan lembaga pusat terhadap Bali, terutama setelah bencana banjir.
Gubernur Koster secara spesifik menyoroti pentingnya bantuan tersebut bagi masyarakat yang terdampak banjir Tukad Badung pada 10 September lalu.
Bencana ini menelan 18 korban jiwa meninggal dunia (12 Denpasar, 1 Badung, 2 Jembrana, 3 Gianyar), dengan 4 orang di antaranya masih belum ditemukan hingga saat ini.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung,” ujar Gubernur Koster.
Ia juga melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali telah menyalurkan santunan sesuai peraturan perundang-undangan, di mana masing-masing ahli waris dari 18 korban jiwa menerima Rp. 15 juta dari Kementerian Sosial, Pemprov Bali, dan Pemerintah Kota.
Selain korban meninggal, banjir juga berdampak pada 738 pedagang dengan 638 unit usaha yang mengalami kerusakan kios, los, dan dagangan.
Para pedagang terdampak ini telah menerima ganti rugi dari Pemprov Bali senilai total Rp3,4 miliar.
Gubernur Koster menambahkan bahwa Pemprov Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang.
Selain itu, pihaknya sedang melakukan investigasi terkait dugaan penggundulan hutan dan menyoroti adanya pemukiman padat di hilir Tukad Badung yang melanggar tata ruang dan telah berdiri sekitar 50 tahun lalu.
Sejumlah kementerian dan lembaga pusat menyerahkan bantuan dalam kunjungan kerja ini, menegaskan komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendukung pemulihan sosial dan penguatan ketahanan masyarakat Bali:
- Kementerian Sosial (Kemensos) RI
- Menyerahkan bantuan sosial senilai total Rp479,1 miliar.
- Jenis bantuan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial.
- Beberapa penerima manfaat menerima langsung bantuan simbolis, seperti alat bantu dengar, kursi roda adaptif, sembako, dan bantuan kewirausahaan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Melalui Deputi Logistik, menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar kepada Pemprov Bali.
- Menyerahkan kendaraan operasional roda 4 untuk BPBD Provinsi Bali, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- Menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), termasuk penyerahan simbolis kepada lima UMKM Bali.
- Kementerian Agama (Kemenag)
- Menerima bantuan keagamaan sebesar Rp335 juta, termasuk rehabilitasi masjid/mushola, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 7.079 siswa madrasah, dan inkubasi bisnis pesantren.
- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- Menyerahkan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah senilai Rp1,8 miliar.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro kepada masyarakat terdampak.
Mengakhiri kunjungan, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Ia juga menekankan pentingnya bagi Bali untuk segera memiliki alarm pengingat terjadinya tsunami, di mana anggarannya akan dialokasikan dari pusat.
