Wartainspirasi.com – Gejolak di Kecamatan Pondok Kubang semakin memanas. Alih-alih mendapatkan dukungan publik setelah Forum Kepala Desa (Kades) meminta Camat Pondok Kubang diganti, reaksi sebaliknya justru muncul dari warganet.
Netizen kini ramai-ramai mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa realisasi Dana Desa (DD) di 12 desa di wilayah tersebut.
Fenomena ini mencuat di berbagai platform media sosial, di mana publik menilai ada ketidakharmonisan yang mencurigakan antara pihak kecamatan dan pemerintah desa.
Masyarakat mempertanyakan urgensi tuntutan para Kades dan justru meminta adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara di tingkat desa.
Menanggapi arus balik opini publik tersebut, Camat Pondok Kubang, Hendri Irawan. S. Sos., A. Kp memberikan komentar yang cukup tenang.
Menurutnya, perbedaan pendapat di ruang publik adalah hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
“Wajar jika netizen memiliki pendapat sendiri dan kita hargai pendapat tersebut sebagai bentuk implementasi negara demokrasi,” ujar Hendri saat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp, Minggu (28/12/2025).
Di sisi lain, upaya konfirmasi terus dilakukan kepada pihak Forum Kades Kecamatan Pondok Kubang, terkait solusi persoalan di Kecamatan Pondok Kubang.
“belum ada,” jawab Budi Antoni singkat via aplikasi WhatApps.
Desakan netizen agar Inspektorat dan APH masuk ke 12 desa di Pondok Kubang menjadi babak baru dalam konflik ini.
Isu mengenai transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa kini menjadi sorotan utama, mengalihkan perhatian dari perseteruan administratif antara Kades dan Camat.
Publik kini menunggu langkah konkret dari pihak berwenang, apakah tuntutan para Kades akan dikabulkan, atau justru audit besar-besaran terhadap 12 desa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
