Laporan Sahri Andi
Wartainspirasi.com, Muara Enim – Ketua Gerakan Nasional Pencegahan korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan, meminta dan mendesak agar Bupati Muara Enim secara tegas memberikan sanksi tegas berupa Blacklist kepada para kontraktor yang nakal dalam melaksanakan pekerjaan proyeknya khususnya diwilayah Kabupaten Muara Enim.
Kepada media ini ia juga mendesak Bupati Muara Enim untuk juga mencopot para pejabat yang diduga tidak bekerja sesuai Tupoksi nya yang diduga hanya berorientasi semata-mata hanya dengan uang Fee proyek.
“Ya, kita lihat saja hasil dilapangan keberadaan proyek seperti dari Dinas PUPR Muara Enim yang begitu banyak dilaporkan kepihak penegak hukum karena diduga pekerjaan dan hasilnya tak berkualitas alias asal-asalan, ” cetusnya.
Lanjutnya, sebagai aktifis Pencegahan Korupsi tentunya kami merasa prihatin atas semua ini dan meminta dengan tegas agar ada perubahan digerbong Pemerintahan Kabupaten Muara Enim .
“Contoh seperti Dinas PUPR Muara Enim yang kategorinya sebagai Instansi umum namun begitu sulitnya mendapatkan informasi apalagi berkomunikasi dengan pejabat PUPR dalam melaksanakan kebijakan pembangunan diwilayah Kabupaten Muara Enim ini, ” ungkapnya pada Selasa (22/12).
Ditambahkan ketua GNPK Muara Enim ini, bahwa GNPK RI Kabupaten Muara Enim siap sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan uang negara dari praktek korupsi dengan berbagai sistem yang dilakukan dan bentuk ketransparanan sesuai peraturan yang ada harus benar-benar di implementasikan di birokrasi masing-masing. ” Ya, kami mendesak agar Bupati Muara Enim bertindak tegas kepada para kontraktor nakal serta para penghuni birokrasi yang harus di reformasi guna tercapainya kualitas pembangunan baik serta masyarakat yang sejahtera, ” pungkas ketua GNPK RI Muara Enim pada media ini yang prihatin atas kondisi saat ini.
