Opini oleh: Candra Irawan, S.SIP (Pemuda Bengkulu Tengah)
Wartainspirasi.com, Benteng – Pada era demokrasi yang semakin berkembang ini, peran kepala daerah sebagai pemimpin daerah sangatlah penting.
Tidak hanya bertanggung jawab atas pemerintahan dan kebijakan di wilayahnya, tetapi kepala daerah juga harus hadir sebagai pengayom, pelayan, dan abdi bagi rakyatnya.
Namun, sering kali, dalam narasi publik, kita melihat adanya framing atau konstruksi berlebihan terhadap kepala daerah yang seolah-olah hanya mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Padahal, sejatinya kepala daerah adalah abdi rakyat, yang diamanahi untuk melayani dan membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut saya kemukakan dalam rangka mengingatkan kita semua agar berhenti melakukan framing yang salah mengenai peran kepala daerah.
Tidak jarang kita melihat dalam berbagai media atau percakapan sehari-hari yang mengarah pada tuduhan bahwa kepala daerah hanya bekerja untuk kepentingan politik atau individu tertentu, sementara tanggung jawab utama mereka terhadap rakyat dan daerah sering kali terabaikan dalam narasi tersebut.
Oleh karena itu, mari kita sesuaikan perspektif kita mengenai fungsi dan tanggung jawab seorang kepala daerah.
Kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, maupun gubernur, terpilih melalui proses demokrasi yang panjang dan penuh harapan dari masyarakat.
Mereka diberi amanah untuk menjadi pelayan publik yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengatur jalannya pembangunan daerah.
Tugas mereka adalah memastikan agar setiap kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat, memajukan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Namun, sering kali kita melihat beberapa pihak yang lebih fokus pada mengkritisi kesalahan atau kekurangan yang ada, ketimbang memberikan dukungan konstruktif untuk perbaikan.
Padahal, memfokuskan perhatian pada potensi kesalahan saja dapat merusak reputasi dan menambah beban bagi kepala daerah yang sebenarnya tengah berjuang untuk mewujudkan harapan masyarakat.
Dengan ini, saya ingin mengajak masyarakat, khususnya di Bengkulu Tengah dan secara umum di Indonesia, untuk berhenti melakukan framing yang tidak sehat terhadap kepala daerah.
Kepala daerah harus dilihat dan dipahami sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang diamanahi oleh rakyat.
Mereka bukanlah sosok yang tak tersentuh kritik, namun kritik tersebut haruslah dilontarkan secara konstruktif dan memberikan solusi, bukan sekadar untuk mencari kesalahan.
Sebagai abdi rakyat, kepala daerah harus dipandang dengan sudut pandang yang lebih positif dan penuh harapan. Dalam menjalankan tugasnya, tentu mereka membutuhkan dukungan dan kepercayaan masyarakat.
Jika masyarakat terus menerus terjebak dalam frustasi dan ketidakpuasan tanpa memberikan ruang bagi perubahan dan perbaikan, maka roda pemerintahan yang seharusnya berjalan dengan baik akan tersendat.
Maka dari itu, sudah saatnya kita bersama-sama menghentikan framing yang tidak berdasar terhadap kepala daerah. Jika mereka gagal, mari kita beri kritik yang membangun, jika mereka berhasil, mari kita beri apresiasi.
Karena pada akhirnya, kepala daerah adalah bagian dari kita yang memiliki tanggung jawab untuk membawa daerah menuju kemajuan.
Dengan begitu, kita dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk membangun daerah kita dengan semangat gotong-royong, mengedepankan kepentingan rakyat, dan menghilangkan semua bentuk frustasi yang tidak membangun.
Kepala daerah, sebagai abdi rakyat, harus mendapatkan dukungan penuh agar dapat menjalankan amanah mereka dengan baik demi kesejahteraan bersama.
Mari kita semua fokus pada tujuan yang lebih besar, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, lebih adil, dan lebih berdaya, dengan kepala daerah sebagai abdi yang siap melayani, mengabdi, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
