Program PKH, BLT/BNT, Bansos Covid-19, Bantuan UMKM Tidak Boleh Di Politisir

Bengkulu Selatan,wartainspirasi.com _ Menghadapi Pilkada Desember 2020 mendatang, Banyak program pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten yang rentan di politisir oleh kandidat Calon Kepala Daerah, apa lagi Calon Kepala Daerah tersebut adalah petahana yang ikut dalam kontestasi politik di pemilihan Kepala daerah yang akan di gelar pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut di sampaikan oleh Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban (Pokdarkamtibmas) Kabupaten Bengkulu Selatan Herman lufti kepada wartainspirasi.com pada Senen,(19/10).

Di katakan olehnya, Semua program pemerintah dan bantuan untuk masyarakat misalnya PKH, BLT, BNT, BLT Covid-19 dan Program Bantuan UMKM sangat rentan digunakan oleh petahana yang mengikuti kontestasi Pilkada 2020 sebagai alat politik.

“Jenis Bantuan PKH, BLT, BNT dan BLT Covid-19 serta Program Bantuan UMKM sangat rentan di politisir, masyarakat harus cerdas itu bantuan dari APBN dan APBD bukan dari kandidat, “ujar Ketua Pokdarkamtibmas Bengkulu Selatan itu.

Kepada masyarakat yg merasa mendapatkan program bantuan tersebut dan merasa dipaksa untuk mendukung salah satu calon agar melaporkan ke Bawaslu Bengkulu Selatan.

“Kita pun Siap menerima laporan masyarakat untuk kita teruskan dan menyampaikannya bersama-sama ke Bawaslu, itu tidak boleh karna memanfaatkan anggaran negara demi kepentingan politik pribadi, “kata Herman.

Di tambahkannya, bahwah akibat dari pada itu sudah pasti ketidakadilan di Bengkulu Selatan ini pasti akan terjadi, sehingga cita-cita daerah kita akan sulit terwujud.

“Terus semangat masyarakat Bengkulu Selatan, ini jangan sampai terjadi sehingga cita-cita daerah untuk menadapatkan pemimpin terbaik dan amanah itu akan sulit terjadi, “pesannya.(Th)